Angkasa Pura 2

1.928 Kapal Nelayan Vietnam harus Pergi dari Natuna Setelah Natal

Kelautan & PerikananJumat, 19 Desember 2014
Asep PSDKP

JAKARTA (beritatrans.com) – Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Asep Burhanudin menegaskan kebijakan yang dikeluarkan KKP yang mengizinkan ribuan kapal ikan Vietnam berlindung di Pulau Natuna Kepulauan Riau (Kepri) hanya sementara.

Seperti diketahui, sebanyak 1.928 kapal Vietnam itu harus pergi dari Laut Natuna setelah 25 Desember 2014, atau selepas Hari Natal. “Ibu (Susi) sudah mengeluarkan kebijakan, sampai tanggal 25 mereka harus pergi dan kita akan evaluasi,” kata Asep Burhanudin pada pers di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mengizinkan 1.928 kapal nelayan asal Vietnam yang berawak 13.399 orang masuk ke wilayah perairan Indonesia di Laut Natuna, Kepulauan Riau.

Kebijakan itu diberikan atas dasar kemanusian dan menolong nelayan dari ancaman badai dan ombak besar di lautan. Hal ini dilakukan Susi setelah menerima surat permintaan langsung dari Pemerintah Provinsi Ba Ria Vung Tau, Vietnam, karena alasan perlindungan terhadap nelayan mereka dari serangan badai Hagupit.

Jika batas waktunya sudah habis dan tak ada badai Hagupit lagi, maka mereka harus segera angkat kaki dari Natuna. Selain itu, mereka juga tak boleh menyalahgunaan izin berlindung di wilayah hukum Indonesia itu. “Nelayan aal Vietnam itu tak boleh menangkap ikan di laut Indonesia selama mereka berlindung. Potensi penyalahgunan izin ini yang harus diawasi bersama,” papar Asep.

Kemudian di dalam SOP (Standard Operating Procedure) yang dikeluarkan, pergerakan ribuan kapal Vietnam akan diawasi langsung oleh kapal perang TNI AL dan pesawat udara milik TNI AU. Pengetatan pengawasan dilakukan untuk mencegah praktik pencurian ikan. “Kita sudah minta kepada TNI AL dan pesawat TNI AU untuk mengawasi,” imbuhnya.

Asep menambahkan baru kali ini ribuan kapal asing meminta izin perlindungan dengan alasan badai. Di tahun sebelumnya hal semacam ini tidak pernah ada. “Setahu saya baru kali ini dan jumlahnya cukup signifikan,” katanya.

Mantan pati TNI AL itu juga mencurigai ada agenda lain di balik permohonan perlindungan kapal-kapal nelayan Vietnam itu. Seperti diketahui, badai Hagupit sudah tidak ada. Informasi BMKG, badai itu sudah tidak ada sejak tangga 12 Desember 2014 lalu.

“Jika nelayan Vietnam akan berlindung dari badai yang berasal dari timur, seharusnya di daerah laut Laos atau dekat Myanmark. Daerah tersebut cukup aman dan lebih dekat dengan negara Vietnam asal para nelayan tersebut,” terang Asep.

Pertanyaanya kemudian, tambah dia, mengapa nelayan Vietna justru meminta perlindungan di Natuna. Pulau di ujung utara Indonesia itu jauh letaknya dari Vietnam, kawasan pencarian ikan mereka.

“Oleh karena itu, KKP meminta perhatian dan kepedulain semua pihak untuk ikut mengawasi kapal-kapal nelayan asing tersebut. Jangan sampai dalih berlindung itu justru dimanfaatkan untuk tujuan yang lain,” tegas Asep.(helmi)

loading...