Angkasa Pura 2

Anggaran BBM Habis, 27 Kapal Patroli KKP Tak Bisa Operasi

Kelautan & PerikananJumat, 19 Desember 2014
Kapal KKP

JAKARTA (beritatrans.com) – Kapal patroli perikanan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tak bisa beroperasi karena tak ada bahan bakar minyak (BBM). Kapal patroli perikanan milik KKP harus menggunakan BBM nonsubsidi dan APBN tahun 2014 hanya mengalokasikan BBM selama 66 hari operasi dalam setahun.

“Jatah BBM dari APBN untuk kapal patroli perikanan milik KKP sudah habis sejak September 2014 lalu. Kalau sekarang masih bisa patroli, dengan memanfaatkan jatah BBM untuk yang lain, terutama alokasi BBM untuk perawatan,” ujar Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Asep Burhanudin kepada pers di Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Dikatakan, KKP dengan 27 kapal patroli perikanan sebenarnya masih sangat kurang. Luas laut yang harus diawasi kapal patroli KKP sangat luas dan butuh biaya serta kapal yang besar. Sayang, dari 27 kapal patroli KKP tak bisa beroperasi optimal karena kehabisan BBM.

“Jika pengawasan laut dari aksi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing makin efektif, butuh kapal patroli dan personel yang lebih besar. KKP harus diperkuat dan mampu bersinergi dengan aparat keamanan lainnya untuk mengamankan laut yang luas ini,” jelas Asep.

Realita yang terjadi saat ini, ada ribuan kapal pencuri ikan yang menjarah ikan di wilayah Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan, pencurian ikan di Indonesia oleh nelayan asing mencapai kisaran 300 ribu ton per tahun. Jumlah itu setara dengan Rp300 triliun lebih.

“Jika kekayaan alam khususnya ikan laut itu bsia diamankan dan ditangkap nelayan lokal akan sangat bagus. Pendapatan dan kesejahteraan keluarga nelayan Indonesia makin baik. Negara juga diuntungkan dengan potensi penerimaan pajak yang lebih besar,” kata Susi.

Dalam APBN 2015, menurut Asep, pemerintah telah menetapkan anggaran sektor pengawasan laut sebesar Rp189 miliar untuk operasional 27 kapal pengawas selama 116 hari. Namun KKP ingin ada tambahan Rp152 miliar menjadi Rp341 miliar untuk operasional 27 kapal pengawas selama 210 hari. “Baru usulan di APBN-P. Belum final, masih diproses,” ungkap Dirjen PSDKP KKP Asep Burhanudin lagi.

Menurut dia setiap tahun hari operasi berubah-ubah. Data KKP menyebtukan, pada 2011 adalah 145 hari dan yang diperiksa 3.348 kapal perikanan. Lalu pada 2012 menjadi 180 hari dan yang diperiksa 4.326 kapal perikanan.

Pada 2013 menjadi 115 hari dan yang diperiksa 3.871 kapal perikanan. Sementara tahun ini hingga semester I adalah 66 hari dan yang diperiksa 1.103 kapal perikanan.

“Di dalam APBN 2015 lumayan. Dari 66 hari (2014) menjadi 116 hari per kapal per tahun. Jumlah kapal PSDKP ada 27 di luar kapal latih dan kapal research,” papar Asep.

Pada 2015 PSDKP mendapatkan tambahan armada 4 kapal pengawas laut jenis SKIPPI (Sistem Kapal Inspeksi Pengawas Perikanan Indonesia). Kapal ini dibuat di Dermaga Tanjung Priok dengan panjang kapal 60 meter dan dilengkapi dengan teknologi canggih seperti mesin dengan kecepatan 24 knot dan waktu layar hingga 14 hari.

“Empat kapal tersebut menghabiskan dana Rp630 miliar dan rencananya akan ditempatkan di perairan Indonesia Barat sebanyak 2 unit dan perairan Indonesia Timur 2 unit,” tegas Asep.(helmi)