Angkasa Pura 2

Operasional TPPI Tuban Jatim Tinggal Menunggu Waktu

KoridorSelasa, 23 Desember 2014
Kilang BBM

JAKARTA (beritatrans.com) – Proses operasional Kilang TPPI Tuban Jawa Timur tinggal menunggu waktu. Masalah itu tinggal menggu kesepakatan dan good kedua belah pihak. TPPI akan segera memperkuat pasokan BBM di dalam negeri.

“Terkait kilang TPPI di Tuban. untuk operasional TPPI, ini urusan Pertamina dengan Pemerintah, proses ini diharapkan bisa selesai dalam 3-6 bulan. Tetapi untuk RDMP dan kilang baru bisa selesai dalam empat sampai enam tahun,” ujar Direktur Marketing and Trading Pertamina Ahmad Bambang pada pers , di Jakarta, Selasa (23/12/2014).

Penghapusan RON 88, lanjut dia, perlu juga dipikirkan apakah masyarakat kita terutama angkot, mikrolet, sepeda motor, dan lain-lain siap untuk langsung gunakan Pertamax 92. “Harusnya ada pilihan premium yang lebih murah,” usul Bambang.

Premium kalau tidak disubsidi, secara hitung-hitungan bisa lebih murah antara sekitar 10 persen. Disisi lain, Ahmad Bambang berharap, perlu adanya keadilan antara Pertamina dengan Badan Usaha migas lainnya. Keadilan ini mencakup antara lain, kewajiban menanggung stok nasional.

Sementara pesaing Pertamina tidak punya stok nasional. “Penggunaan BBM non-subsidi untuk own used truck distribusinya (pesaing pakai PSO), dan untuk kewajiban PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) yang besarnya antara 5-10 persen, Pertamina tiap bulan ditagih dan harus bayar sementara pesaing lain tidak demikian,” jelas Bambang.

Di negara lain, menurut Bambang, ada entry barrier bagi badan usaha migas pemain baru untuk bangun infrastruktur dan turut menanggung stock nasional. “Itulah sebabnya Pertamina sudah sejak 2007 mengajukan izin SPBU di Sabah dan Serawak yang banyak orang Indonesia, tidak pernah berhasil,” kilah Bambang.

Sebaliknya, di negara kita demikian mudah memberikan izin ke pihak asing? “Apakah para pesaing juga punya kewajiban untuk menjual ke pelosok-pelosok negeri yang terpencil,” tanya Bambang.

“Tidak, tidak ada itu. Itulah sebabnya mereka hanya merebut pasar Pertamina di kota-kota besar. Masalahnya adalah agar Pertamina bersaing di kota-kota besar maka beban distribusi ke daerah-daerah remote terpaksa tidak di-share atau dilakukan semacam subsidi silang oleh Pertamina.

“Jika Pertamina hanya mau untungnya saja, maka itu harus ditanggung daerah itu sendiri,dan yang terjadi adalah harga bbm di dearah-daerah remote akan mahal ” terang Bambang.

Dikatakan, kalau Pertamax disubsidi bagaimana dengan orang-orang mampu yang selama ini sudah pakai Pertamax non-subsidi? “Pasti pindahlah, karena barangnya sama. Kalau tidak, pemerintah sibuk lagi cari cara bagaimana agar subsidi tidak salah sasaran,” tegas Bambang.(helmi)

loading...