Angkasa Pura 2

Jadikan SIM Sebagai Instrumen Keselamatan Berlalu Lintas

KoridorWednesday, 24 December 2014

JAKARTA (beritatrans.com) – Sepeda motor, meski menjadi sarana transportasi tapi juga menjadi sarana pencabut nyawa, terutama jika tidak hati hati mengendarainya. Pemerintah harus bertindak tegas dan bijak untuk menegakkan aturan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. SIM harus menjadi instrumen untuk menegakkan aturan keselamatan, bukan tujuan yang lain.

“Melihat tingginya angka kecelakaaan lalulintas bagi pengendara sepeda motor ini, polisi dan pemerintah daerah harus segera mencermatinya, untuk kemudian mengatasinya agar angka korban kecelakaan ini bisa ditekan,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S.Pane menjawab beritatrans.com di Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Dikatakan, sepeda motor memberi kontribusi yang besar bagi angka kecelakaan lalu lintas di indonesia, terutama di Jakarta.

“Di Jakarta Utara misalnya, di jalur Cakung-Cilincing, kemudian jalur Ancol-Pelabuhan dan jalur bay pass menuju pelabuhan adalah jalur rawan kecelakaan sepeda motor. Hampir setiap hari di jalur ini ada sepeda motor yang kelindas truk kontainer,” jelas Neta.

Menurut dia, ada beberapa langka yg harus dilakukan. Pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan umum. Jika angkutan umum nyaman dipastikan pengendara sepeda motor beralih ke angkutan umum.

“Kedua, dibuat jalur khusus sepeda motor, terutama di jalur-jalur rawan dan polisi lalulintas mengawasinya secara cermat,” papar Neta.

Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berdisiplin berlalulintas, untuk kemudian mengarahkan setiap pengendara perlu menjadi pelopor keselamatan lalulintas.

Keempat, urai Neta, polisi aktif melakukan razia. Sasarannya, anggota masyarakat yang tidak memiliki SIM tapi nekat mengendarai sepeda motor di jalanan harus ditindak tegas dan disita sepeda motornya.

Kelima, terang Neta, polisi lalulintas hrs menertibkan diri dalam memberikan pelayanan SIM. Selama ini kantor-kantor pelayan SIM bukannya memberikan pelayanan untuk keselamatan pengendara, tapi malah melakukan praktek jual beli SIM melalui aksi percaloan.

“Buktinya, sebelum kenaikan harga BBM pengurusan SIM C lewat calo hanya Rp450 ribu, kini setelah kenaikan BBM melonjak menjadi Rp600 ribu,” urai Neta.

“Sepanjang polisi masih membiarkan oknumnya bermain-main melakukan jual beli SIM, angka kecelakaan lalulintas akan sulit ditekan. Pemerintah perlu menertibkan semua ini, jika memang benar-benar ingin menekan angka kecelakaan lalulintas,” tegas Neta.(helmi)