JAKARTA (beritatrans.com) Alokasi dana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan ditujukan kepada pengamanan laut dan peningkatan untuk membantu kebutuhan nelayan. "Jadi macam-macam untuk perkuat operasi keamanan laut dan membantu nelayan," ujar Meko Kemaritiman Indroyono Soesilo di Jakarta, Rabu (24/12/2014).Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di bawah menteri Ignasius Jonan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp16 triliun dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Susi Pudjiastuti ditambah Rp2,7 triliun."Tambahan untuk Kemaritiman itu Rp18,7 triliun. Dialokasikan Kemenhub sekitar Rp16 triliun dan KKP Rp2,7 triliun," ungkap Indroyono Soesilo.Mulai tahun depan, pemerintah melalui KKP mencanangkan program konversi bahan bakar nelayan dari BBM ke gas khususnya elpiji 3 kg. Targetnya akan ada 600.000 kapal nelayan yang bisa terjangkau program ini.Seperti diiutip detik.com, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pemerintah menargetkan konversi 600.000 kapal nelayan bisa diselesaikan dalam 5 tahun. Namun Susi berharap, bila target tersebut tercapai dalam hanya 1 tahun maka akan lebih baik."Nanti akan dikasih converter kit (alat konversi di perahu) dari Menteri ESDM. Targetnya kemarin 600.000 kemarin," kata Susi Usai Rapat Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu.Susi beralasan program konversi dari BBM ke elpiji 3 Kg akan lebih efektif memberikan subsidi energi bagi nelayan. Selama ini, pemberian subsidi melalui BBM solar justru banyak salah sasaran karena solar bersubsidi banyak yang dijual ke kapal-kapal asing, dan kapal besar."Jadi nggak dicolong sama kapal besar. Sekarang 70% solar untuk perikanan diambil oleh kapal 32 gross ton (GT) ke atas, harusnya kan industri. Kalau ukuran kapal segitu kan bukan nelayan," katanya.Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarief Widjaja mengatakan bahwa pihaknya akan menggalakan penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) bagi nelayan. Untuk itu, pemerintah akan memberikan bantuan converter kit."Jumlah total 395.000 kapal (di bawah 30 GT), tapi akan bertahap selama 5 tahun. Tidak akan selesai semua dalam setahun. Untuk tahun pertama akan kita lihat, mana saja daerah prioritas," papar Syarief beberapa waktu lalu.(helmi/awe)