JAKARTA (beritatrans.com) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai, penyerapan subsidi dalam bentuk public service obligation (PSO) untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) selama tahun 2014 belum optimal. Dari todal PSO tahun lalu sekitar Rp1,2 triliun, ternyata baru terserap sekitar 91% atau belum terserap semua. Sementara, sejak akhir tahun 2014 KAI sudah menaikkan harga tiket KA termasuk KA kelas ekonomi jarak memengah dan jarak jauh di Tanah Air. PSO atau subsidi yang diterima oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada 2014 hanya terserap 91 persen dari total pagu PSO sebesar Rp1,224 triliun, jelas Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko di kantornya, Jakarta, Jumat (2/1/2015). Dengan begitu, lanjut dia, dana PSO 2014 menyisakan subsidi sebesar Rp111 miliar yang belum terserap. Dari hasil evaluasi tim Ditjen Perkeretaapain Kemenhub, anjut dia, belum semua alokasi dana PSO KAI terserap untuk konsumen. "Sebesar Rp111 miliar ini tidak terserap karena, pemberian subsidinya berlaku pada 1 April 2014 tidak dari bulan Januari, jadi tidak penuh satu tahun," kata Hermanto.Total realisasi pemberian subsidi perorangan untuk semua perjalanan kereta api 2014 sebanyak 244.355.690 orang. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan target sebesar 294.596.007 orang.Anggaran tersebut, diantaranya untuk perjalanan KA jarak jauh sebesar 7.319.800 orang, jarak sedang sebanyak 4.593.405 orang, jarak dekat sebayang 27.509.298 orang, Kereta Rel Diesel (KRD) sebanyak 3.696.191 orang, KA Lebaran sebanyak 54.396 orang dan KRL sebanyak 201.182.600 orang.Seperti diketahui, sejak tiga bulan lalu manajemen KAI sudah menjual tiket KA kelas ekonomi dengan harga baru untuk keberangkatan tanggal 1 Januari 2015. Tiket KA ekonomi yang biasanya Rp55.000 per orang, naik sampai Rp100 ribu lebih. Kenaikan harga tiket KA Kelas ekonomi yang melebihi angka 100% itu sempat mendapat kritik dari YLKI. Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, kalau alas an KAI menaikan harga tiket per 1 Januari 2015 karena tak ada subsidi itu bisa dimaklumi. Tapi, kenaikan harga tiket yang melebihi 100% itu asangat tidak rasional, kritik Tulus.Di sisi lain, dia juga mengusulkan agar Pemerintah tetap memberikan subsidi untuk penumpang KA kelas ekonomi. Moda apapun untuk kelas ekonomi layak disubsidi. Apalagi, penumpang KA ekonomi jarak jauh kebanyakan golongan menengah dan miskin. Jadi, mereka layak disubsidi dan itu merupakan amanat konstitusi kita, tandas Tulus.(helmi/awe)