Angkasa Pura 2

Tommy: BPSDM harus Imbangi Pembangunan Infrastruktur Transportasi

SDMRabu, 7 Januari 2015
Kolone STIP

BANDUNG (beritatrans.com) – Lembaga pendidikan khususnya sekolah transportai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan harus mengantisipasi lonjakan kebutuhan SDM terkait khususnya untuk mendukung program pembangunan Tol Laut yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Data Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan, mulai tahun 2015 akan dibangun 60 kapal perintis, 100 kapal patroli dan 100 kapal negara (KN) navigas. Selan itu juga akan dibangun 25 pelabuhan international serta 15 bandara international di Tanah Air. Selain itu, sekitar 700 unit pesawat baru akan masuk ke Indonesia setiap tahun.

“Sekolah BPSDM Perhubungan baik untuk pelaut, pilot atau lainnya harus siap mengantisipasi semua itu. Pada saatnya mereka dioperasikan, butuh SDM unggul untuk mengoperasikannya. Kita harus bersiap diri sejak sekarang dan hanya membuka program studi (prodi) yang diyakini dibutuhkan dan terserap dunia kerja,” kata Kepala BPSDM Perhubungan Wahju Satrio Utomo di Character Building Camp, Ciwidey, Bandung, Rabu (7/1/2015).

Menurutnya, sesuai UU setiap badan usaha yang akan membangun infrastruktur harus menyiapkan SDM yang dibutuhkan. Mereka akan membutuhkan SDM yang unggul dan siap bersaing di pasar global. “Kebutuhan SDM akan meningkat dengan kualitas makin bagus pula,” tukas Tommy.

“Idealnya mereka (badan usaha transportasi) itu mempunyai Diklat atau sekolah sendiri. Tapi, faktanya tidak sama persis seperti itu. Pada saatnya nanti, sekolah-sekolah pemerintah akan akan menjadi andalannya,” jelas Tommy, sapaan akrab dia.

Dikatakan, sekolah jangan hanya mendidikan taruna menjadi SDM yang trampil dan tangguh. Tapi, mereka juga dibekali dengan sertifikat komptensi yang jelas dan diakui.

“Untuk profesi tertentu seperti pilot atau nakhoda misalnya, praktis butuh sertifikat dan kompetensi khusus. Tapi, sektor usaha lain seperti jasa kepelabuhanan juga akan membutuhkan SDM yang profesional,” jelas Tommy.

Akhir tahun 2015 mendatang, akan berlaku Masyarakat Ekonomi ASAN (MEA). Saat itu, pekerja asing siap menyerbu Indonesia, dengan kemampuan dan sertifikasi khusus. “Jika kita terutama lembaga pendidikan BPSDM Perhubungan tak siap sejak sekarang akan ketinggalan,” papar Tommy.

Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut Capt.Bobby R.Mamahit mengatakan, kebutuhan pelaut di Indonesia dan dunia sampai 2019 masih tinggi. Indonesia berpeluang untuk mengisi kebutuhan pelaut di perusahaan nasional atau luaar negeri.

“Selama mereka profesional, sertifikasi jelas dan mempunyai sertifikat komptensi tak masalah. Jika mereka tak mempunyai sertifikasi tentu akan kalah. Pasalnya persaingan akan semakin berat dan ketat,” kata Bobby.

Mantan Kepala BPSDM Perhubungan itu menambahkan, kalau soal materi atau contens kurikulum sekolah-sekolah transportasi di Indonesia sudah bagus. Hal itu bisa dilihat dari berbagai penghargaan international serta tingginya penyerapan lulusan sekolah peluat atau sekolah penerbangan.

Yang perlu ditingkakanm tambah Bobby, bagaimana meningkatkan kemampuan praktis dan teknis bahasa asing mereka. “Jika bahasa Inggris mereka lembek, praktis akan kalah. Apalapi, pekerja asing rata-rata menguasai Bahasa Inggris dibandingkan warga negara Indonesia kebanyakan,” tegas Bobby.(helmi)

loading...