Beritatrans.com - Komisaris Jendral Polisi Budi Gunawan yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon Kepala Kepolisan RI, diduga sejumlah pihak memiliki rekening gendut. Mirisnya, sang jendral tersebut merupakan rekomendasi langsung dari orang nomor satu di tanah air ini.

Menurut Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, keputusan Jokowi menunjuk Budi sebagai calon tunggal Kapolri menuai beragam respons dari masyarakat.

"Muncul berbagai petisi yang mendorong Jokowi menarik kembali pencalonan itu, dan sudah kita gagas lewat Badan Pekerja ICW melalui situs change.org," kata Abdullah Dahlan saat dihubungi beritatrans.com, lewat sambungan telepon selular (12/1/2014).Dalam petisi tersebut, Abdullah menyampaikan adanya kerisauan publik mengenai nama-nama calon Kapolri yang diduga memiliki rekening gendut."Untuk penunjukan calon Kapolri, dia bilang, PPATK tidak dilibatkan. Tapi kalau diminta Presiden, akan memberi masukan," tukasnya.Padahal, untuk penunjukan calon Kapolri alangkah lebih baik jika PPATK ikut dilibatkan untuk menghilaukan kerisauan publik. Karenanya, ia berharap agar untuk penunjukan calon Kapolri harus lebih diperhatikan lebih seksama."Untuk itu, Presiden Jokowi perlu melibatkan KPK dan PPATK dalam memberi masukan mengenai rekam jejak para calon kepala Kepolisian RI. Sehingga kecurigaan publik tentang rekening gendut bisa dijawab," pungkasnya. (ael)