JAKARTA (beritatrans.com) - Pemprov DKI Jakarta dan juga Pemerintah Pusat perlu segera memikirkan opsi penyelamatan dan revitalisasi angkutan umum di Jakarta. Kebijakan serupa juga perlu di daerah lain, sesuai kondisi dan kewenangan yang ada."Sangat ideal untuk menaungi operasional angkutan umum di Jakarta di bawah PT Transjakarta guna memaksimalkan pelayanan," kata pakar transportasi Djoko Setijowarno pada beritatrans.com di Jakarta, Rabu (21/1/2015).Untuk menyelesaikan kemacetan transportasi jalan di Jakarta dan kota lain di Indonesia, harus membangun angkutan umum yang baik. Operator angkutan diperkuat, modal ditambah dan armaga dilakukan peremajaan. "Selanjutnya, manajemen dikelola secara baik dan profesional," kata Djoko.Jika angkutan umum di Jakarta, dinaungi atau dikelola dalam satu wadah yang baik dan profesional itu sangat bagus. "Misalnya dengan memberdayakan PT Transjakarta," jelas Djoko."Apalagi sopir dapat gaji bulanan tetap, tidak ada sistem setoran. Perlu ada komunikasi sehat antara Pemprov. DKI Jakarta dengan DPD Organda DKI Jakarta," saran staf pengajar dan Ketua Lab Transportasi Unika Soegijopranoto Semarang itu.Menurut dia, ada baiknya Pengurus Organda DKI Jakarta menjadi komisaris PT. Transjakarta. Masing-masing rute dikelola operator lama yanh sudah berbadaan hukum. Dikatakan Djoko, bisa juga dengan opsi membentuk koperasi juga bisa dan lebih tepat untuk pengusaha angkot-angkot yang ada sekarang. "Langkah ini juga seharunya dipikirkan oleh kepala daerah lain, karena sudah menjadi kewajiban Pemda menyelenggarkan angkutan umum yang bersubsubsidi sesuai amanah UU No.22/2009 tentang LLAJ," terang Djoko.(helmi)