Angkasa Pura 2

Proyek Pengembangan Bandara di Lingkungan PT Angkasa Pura II Jangan Sampai Melambat

BandaraJumat, 23 Januari 2015
Bagimu_Negeri_by_santi

TRADISI dalam sebuah negara demokrasi antara lain tetap terjaganya kesinambungan pembangunan, termasuk pembangunan fisik. Rezim penyelenggara boleh berganti, namun pembangunan tetap mendapat garansi penuh keberlangsungannya.

Salah satu komitmen dalam tradisi itu relevan bila dikaitkan dengan pergantian direksi PT Angkasa Pura II. Pergantian itu terjadi beberapa bulan setelah Jokowi menggantikan SBY menjadi presiden.

Pergantian direksi itu dapat dipastikan agar proses pembangunan dalam berbagai aspek di BUMN tersebut menjadi lebih cepat. Di pundak tim dipimpin Budi Karya Sumadi, orientasi percepatan pembangunan itu diamanahkan.

Dengan pengalaman dan prestasi mengkilat Budi Karya saat memimpin Taman Impian Jaya Ancol dan PT Jakpro, memang dapat dipahami dapat memimpin percepatan pembangunan tersebut. Budi Karya semestinya didukung oleh tim board of director, yang memiliki kompetensi bagus dalam bidang-bidang pekerjaan vital sesuai kebutuhan.

Hanya saja penunjukan tim Budi Karya Sumadi dalam memimpin PT Angkasa Pura II, mengundang kesan bahwa Kementerian BUMN lemah dalam memetakan persoalan, memformulasi solusi, serta menunjuk personel yang tepat untuk memimpin, mengelola dan menjaga formulasi solusi tadi.

Dalam proses penentuan personel bahkan lebih bagus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja PT Angkasa Pura II untuk mendapatkan nama-nama yang direkomendasikan. Walau tidak ada kewajiban, namun komunikasi dengan serikat pekerja setidaknya dapat menyempurnakan dalam proses pengambilan keputusan.

Serikat pekerja selaku mitra kerja manajemen sebenarnya memiliki fungsi strategis dalam proses pengelolaan perusahaan. Persoalannya apakah serikat pekerja dikomunikasikan terlebih dahulu atau tidak dalam menyusun paket direksi baru.

Fakta memperlihatkan tidak satu pun personel baru dari internal PT Angkasa Pura II. Bahkan tidak ada yang memiliki latarbelakang teknik kebandarudaraan. Keputusan Menteri BUMN Rini Soemarno terbilang berani walaupun membuka peluang penilaian bahwa keputusan itu berisiko tinggi dalam menjaga kontinuitas investasi dan pembangunan, yang digeber di BUMN tersebut.

Dengan tanpa personel internal PT Angkasa Pura II dan latarbelakang beragam, termasuk dari kalangan birokrat, tim Budi Karya Sumadi akan menemui kendala berat dalam mempercepat atau setidaknya menjaga keberlangsungan pembangunan tadi.

Mereka tidak boleh terlalu lama konsolidasi atau masih harus belajar memahami dan menguasai semua persoalan. Harus segera tancap gas berpacu dengan waktu. Bukan sebaliknya malah melambat. Pelambatan itu masih menjadi ancaman bila melihat komposisi dan bidang tugas direksi, yang tanpa direktur teknik.

Tidak adanya direktur teknik ini bukan tanpa sengaja dan bermotif pekerjaan teknik dapat diselesaikan dengan cara keroyokan atau bergantian oleh direksi eksisting. Kekosongan itu mengindikasikan bahwa Budi Karya membutuhkan satu personel lagi untuk menangani pekerjaan dengan kompetensi teknis kebandarudaraan.

Personel itu dibutuhkan mengingat investasi dalam megaproyek yang digelar PT Angkasa Pura II dalam meningkatkan kapasitas bandara, termasuk Grand Design Bandara Soekarno – Hatta. Tentu saja personel itu yang memiliki kompetensi, integritas dan kapasitas mengawal agar geliat pembangunan bisa diakselerasi.

Bila kelak fakta kembali memperlihatkan bahwa personel itu bukan dari kalangan internal PT Angkasa Puta II, sepenuhnya merupakan otoritas dan hak Mwnteri BUMN. Dan bila ternyata proses pembangunan menjadi melambat dan pelayanan semakin jauh tertinggal oleh kebutuhan, maka hak rakyat pula untuk menilai bahwa rezim baru pemerintahan tidak cerdas mengelola pembangunan. (Agus Wahyudin/Direktur Institut MD9 dan Ketua Yayasan Salsabila)