JAKARTA (beritatrans.com) - Rencana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan meluncurkan 3.000 armada bus & public service obligation (PSO) ke 34 Provinsi di Indonesia, patut didukung. Bus tersebut bisa memperkuat pelayanan angkutan umum ke masyarakat yang kini makin memprihatinkan. Selanjutnya mereformasi angkutan umum yang sudah mati suri menjadi bus arpit trasit (BRT) yang dikelola secara modern."Namun Menteri Perhubungan (Menhub) dapat bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Perindustrian (Menperind) agar hasilnya lebih optimal," kata pakar transportasi Djoko Setijowarno pada beritatrans.com di Jakarta, Senin (26/1/2015). Dikatakan, harus diakui Kepala Daerah adalah ujung tombak dan kunci keberhasilan program ini. Kadishub juga tak berani melawan titah Kepala daerah. Oleh karena itu perlu menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik antara aparatur di pusat khususnya Kemenhub dengan di daerah."Saat ini kota yang akan bangun sistem BRT sangat berat sekali, terutama kota-kota yang sistem angkutan umumnya sudah amburadul atau sudah mati suri," papar Djoko.Langkah berikutnya, menurut Djoko adalah dengan mereformasi (angkutan umum) menjadi BRT (ber-ac, e-tiketing, terintegrasi, dan harus berbadan hukum. "Headway maksimal 10 menit, dan bukan setoran tapi gaji, sehingga sopir mendapat gaji bulanan dan sebagainya)," tegas Djoko.(helmi)