Angkasa Pura 2

Kasus Hukum KPK vs Polri harus Adil dan Transparan

Aksi PolisiSenin, 26 Januari 2015
Jokowi dan Menteri

JAKARTA (beritatrans.com) – Konflik Polri vs KPK ini menjadi blessing in disguise bagi masyarakat bahwa ada masalah serius di KPK maupun Polri. Sehingga pihak-pihak tertentu tidak memandang tingkah laku oknum-oknum KPK dengan kaca mata kuda, tapi bisa melihat secara jernih.

“Bagaimana pun KPK harus bersih dari ulah negatif oknum-oknumnya. Masyarakat pasti tidak mau KPK cacat moral dan melakukan perbuatan tercela,” sebut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta lembaga KPK dan Polri menjalankan tugas dan fungsinya secara benar dan transparan. Kita komitmen untuk memberantas korupsi.

“Saya minta proses hukum harus transparan dan profesional. Jangan sampai ada kesan seolah-olah ada pihak tertentu yang seperti di atas hukum,” kata Jokowi di Istana Negara, Minggu.

“Untuk itu, lanjut Neta Pane, masyarakat harus mendukung tindakan hukum terhadap ulah negatif oknum-oknum KPK,” kata Neta.

Walau muncul pro kontra Polri vs KPK, IPW mendesak Bareskrim tidak ragu untuk memanggil dan memeriksa Abraham Samad terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pidana yang dilakukan.
“Jika hasil pemeriksaan Bareskrim menemukan bahwa pertemuan itu benar-benar ada, Samad tidak sekadar melanggar etika sebagai Ketua KPK,” jelas Neta.

Samad bisa dikenakan pidana berdasarkan Pasal 36 junto Pasal 65 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK. Dalam pasal itu ditegaskan pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, dengan alasan apapun. Pelanggaran pada pasal ini pimpinan KPK terancam lima tahun penjara.

“Jika alat bukti yang dimiliki Bareskrim sudah cukup kuat, Samad bisa dijadikan tersangka dan harus segera mengundurkan diri dari KPK,” tandas Neta.

Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin juga mendukung proses hukum di KPK dan Polri tetap dilanjutkan. “Masing-masing pihak menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dan transparan,” kata dia.

“Silakan dilanjutkan. Nanti ada hakim yang akan memutuskan. Kendati begitu, proses hukum harus transparan, profesional dan adil,” tegas Irman.(helmi)

loading...