Angkasa Pura 2

Pemprov DKI Jakarta akan Batalkan Pembangunan Monorail?

EmplasemenSenin, 26 Januari 2015
Saufullah Sekda DKI

JAKARTA (beritatrans.com) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merancang strategi dalam memutus kontrak dengan PT Jakarta Monorail (JM). Keberlangsungan proyek pembangunan moda transportasi massal berbasis rel, monorel, sudah berada di ujung tanduk. Padahal, angkutan massal berbasis rel itu diharapkan menjadi ujung tombak penyelesaian kemacetan di Jakarta.

Akhir pekan lalu, Pemprov DKI mengajak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menuturkan bahwa pihaknya tidak akan melayangkan surat pemutusan kerja sama dengan PT JM.

“Kelihatannya putus. Artinya kerja sama ini tidak dapat diteruskan,” kata Saefullah saat dihubungi di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).

Seperti dikutip kompas.com, Mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu mengatakan, surat pemutusan kontrak ini sedang disusun oleh tim di Biro Hukum DKI Jakarta. Pihaknya sangat hati-hati dalam penyusunan surat karena dalam hal ini adalah pemutusan kontrak secara sepihak.

“Lagi dikonsep, sedikit lagi selesai, tinggal verbal. Ada lawyer (pengacara) supaya jangan salah juga pemutusan sepihaknya,” katanya.

Saefullah juga menolak untuk mengadakan rapat bersama PT JM. Surat pemutusan kontrak ini akan langsung dikirim. “Mereka bilang harus rapat sama mereka dulu. Saya bilang langsung saja kasih suratnya. Mau bagaimana mereka disuruh kerja, tapi tidak dikerjakan,” tandas dia.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan bahwa rencana mengundang PT JM untuk membahas keberlanjutan pembangunan monorel hanyalah agar mengetahui pemikiran mereka sehingga proses pemutusan kontrak dengan PT JM diserahkan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI.

“Kita mau lihat satu pasal dari BPKP. Saya enggak tahu. Saya lupa dia bilang apa waktu itu. Jadi mereka itu harus menyediakan financing crossing atau tutup duitnya berapa. Kalau dia nggak bisa buktikan, maka ini batal,” kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku belum mendapatkan laporan internal Pemprov DKI. Namun, dengan adanya BPKP, diharapkan segala proses pemutusan kontrak bisa segera dilakukan. “Saya nggak tahu pasal itu gimana ada BPKP-nya, makanya tadi rapat itu kita libatkan BPKP. Saya belum dilaporin (hasil rapatnya) karena hari ini full banget,” tegas Ahok.(helmi/awe)