Angkasa Pura 2

KPPU Kritik Kebijakan Tarif Penerbangan Murah

KokpitSelasa, 27 Januari 2015

JAKARTA (beritatrans.com) – kebijakan Kementerian Perhubungan terkait tarif batas bawah penerbangan 40 persen dari tarif batas atas menuai kritik banyak kalangan, termasuk lembaga negara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kebijakan itu dinilai akan membuat masyarakat tak lagi bisa naik pesawat kareta harga tiket akan jauh lebih mahal. “Langkah pemerintah “berlomba-lomba” membuat tarif batas bawah di berbagai sektor bisa kontraprodukti bagi perkonomian nasional,” kata Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Nawir Messi di Jakarta, Senin (26/1/2015).

Dikatakan, langkah yang diambil pemerintah itu layaknya dsiebtu sebagai “memusimkan” tarif batas bawah. Bahkan, kata Nawir, kebijakan itu justru kontra-produktif dengan cita-cita pemerintah sendiri.

“Pemerintah mau pertumbuhan ekonomi 7 persen tapi membuat kebijakan kontra produktif seperti ini,” ujar Nawir Messi.

Seperti dikutip kompas, Nawir Messi mengatakan, musim tarif bawah ini sangat kontraproduktif dengan target jangka menengah pemerintah. “Dengan menaikatarif batas bawah penerbangan tersebut, akan mendongkrak harga tiket pesawat terbang di Tanah Air. Implikasinya jelas, orang enggan naik pesawat atau bepergian karena akan menguras uang,” tandas dia.

Selain sektor perdagangan dan jasa juga tak luput dari kritik KPPU. Intinya, mereka membuat program yang kurang sejalan dengan rencana besar pemerintahan Jokowi-JK untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta pendapatan masyarakat.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait berbagai kebijakan yang justru bertentangan dengan persaingan usaha. Sementara itu di sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dikritik karena menerapkan tarif batas bawah asuransi. Ada lagi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) yang berencana membuat tarif batas bawah BBM jenis premium.

“Jika semua itu dilakukan apalagi dalam waktu bersamaan akan kontraroduktif bagi perekonomian Indonesia. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen bukan tercapai tapi bisa jadi justru akan terjun bebas dan ekonomi Indonesia makin kacau,” tegas Nawir Messi.(helmi/awe)

Terbaru
Terpopuler
Terkomentari