Angkasa Pura 2

Sejumlah Anggota DPR Tolak PMN untuk BUMN

Another NewsSenin, 2 Februari 2015
Rini Soemarno, Menteri BUMN

JAKARTA (beritatrans.com) – Sejumlah anggota dewan yang menolak dana Rp74,9 tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah BUMN. Sejumlah BUMN transportasi seperti PT Angkasa Pura (AP) I, AP II, Pelindo II, Pelindo IV, Pelni dan lainnya ikut diusulkan menerima PMN dalam APBN P 2015 ini.

Sementara, Wapres Jusuf Kalla menganggapnya sebagai suatu hal yang wajar jika muncul penilaian demikian di DPR. Sudah menjadi tugas bagi DPR untuk memberikan penilaian atas usulan pemerintah.

“Ya, itukan tugas DPR untuk beri penilaian. Memang otomatis DPR, sistem kita begitu, DPR harus menilai rencana pemerintah,” ucap Kalla di Istana Wapres Jakarta, Senin (2/2/2015).

Yang pasti, kata Wapres, Urgent (penting), artinya tentu rencana pemerintah. Kan namanya APBN harus disetujui bersama dengan DPR,” kata Kalla seperti dikutip kompas.com.

Pemerintah meminta agar DPR menyetujui PMN sebesar Rp74,9 triliun pada APBN-P 2015. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 48,01 diantaranya dikucurkan kepada 35 BUMN. Adapun dana PMN selebihnya dialokasikan untuk BUMN yang berada di bawah Kementerian Keuangan yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Terkait hal ini, anggota Komisi VI DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring menilai dana Rp74,9 triliun tersebut tidak tepat jika dialokasikan untuk PMN. Menurut dia, cadangan keuangan sekitar Rp100 triliun yang diperoleh pemerintah dari pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan turunnya harga minyak dunia bisa digunakan untuk pembangunan kebutuhan dasar masyarakat.

Wakil Ketua Fraksi PKS, Zulkifliemansyah menilai, porsi PMN untuk BUMN sebesar Rp 48,01 triliun itu terlalu besar. Dana tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk hal lain yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya dalam hal infrastuktur. Untuk itu,

“PKS mengusulkan agar sebagian dana penyertaan itu dialihkan untuk pembangunan daerah,” kata dia.(helmi/aliy)

loading...