Angkasa Pura 2

DPR-ESDM Sepakat Berikan Subsidi Biodiesel dan Bioethanol

KoridorKamis, 5 Februari 2015
kardaya Warnika

JAKARTA (beritatrans.com) – Komisi VII DPR-RI hanya menyetujui subsidi biodiesel sebesar Rp4.000/liter dan subsidi bioethanol Rp3.000/Liter kepada produsen. Kebijakan ini dimaksudakan untuk menggairahkan industri bahan bakar nabati (BBN) sekaligus menekan ketergantungan pada BBM dan terus membengkaknya subsidi BBM di APBN.

Demikian terungkap dalam kesimpulan rapat kerja antara Komisi VII dan Menteri ESDM di Jakarta, Rabu (4/2/2015) malam. Sebelumnya, pemerintah mengajukan subsidi biodiesel naik dari Rp1.500/liter menjadi Rp5.000/liter, dan untuk bioethanol dari 2.000/liter menjadi Rp3.000/liter

Seperti dikutip detik.comKetua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menjelaskan bahwa putusan ini diambil karena angka Rp5.000 yang disusun pemerintah dinilai terlalu besar. Penetapan ini pun dianggap sudah sesuai dengan asumsi harga biodiesel yang berlaku secara internasional.

“Sesuai Harga di global subsidi Rp4.000 saja sudah cukup. Sehingga tidak perlu‎ Rp5.000 pun sudah cukup,” ujar Kardaya membacakan putusan yang sempat berjalan alot ini.

Bersamaan dengan putusan itu, disampaikan pula persetujuan dari Komisi VII DPR RI terhadap usulan subsidi bioethanol sebesar Rp3.000/liter atau sesuai dengan usulan pemerintah. “Jadi kita sepakati yang biodiesel Rp4.000/liter dan yang bioethanol Rp 3.000/liter untuk subsidinya,” kata Kardaya.

Sebelumnya Pemerintah mengusulkan ke DPR agar subsidi biodiesel naik 233% tujuannya agar produsen crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah mau memproduksi Fatty Acid Methyl Esters (FAME) atau unsur nabati hasil olehan CPO untuk campuran biodiesel

Saat ini harga biodisel berdasarkan patokan harga Mean of Platts Singapore MOPS 103,48%. Artinya harga biodiesel tak kompetitif bila dibandingkan dengan harga patokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Singapura, yang belum ditambah biaya lainya.

Badan Usaha Penyalur BBM seperti Pertamina maupun swasta seperti Shell, Total dan Petronas merasa keberatan dengan mandatori Pemerintah Indonesia untuk mencampurkan produk BBM sebesar 10% dengan bioethanol dan biodiesel karena khawatir merugi akibat biaya produksi yang lebih mahal bila biodiesel dan bioethanol tidak disubsidi.

Menteri ESDM Sudirman Said pun menegaskan bahwa subsidi yang dimaksud tidak diberikan kepada para Badan Usaha Penyalur BBM melainkan kepada produsen Bioethanol dan Biodiesel di tanah air yang diproduksi oleh perusahaan milik negara (BUMN) seperti PT Energi Agro Nusantara yang merupakan anak usaha PTPN X dan lainnya.

Pada 2016 pemerintah menargetkan peningkatan campuran BBN dari 10% menjadi 20% untuk BBM solar jadi biosolar. Namun industri mobil Jepang hanya menjamin mesinnya bisa beradaptasi untuk solar yang hanya tercampur 17% biodiesel.(helmi/awe)