JAKARTA (beritatrans.com) - Pelaku usaha sektor perkapalan mempertanyakan keseriusan pemerintah Jokowi-JK untuk memberdayakan industri maritim khususnya galangan kapal. Perusahaan galangan kapal mendukung penuh visi pemerintah membangun industri maritim nasional yang kuat."Pemerintah pernah menjanjikan sejumlah insentif fiskal untuk industri galangan kapal. Tapi sampai 100 hari pemerintahan Jokowi-JK belum direalisir," kata Ketua Iperindo (Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia) Eddy K.Logam di Jakarta, Kamis (5/2/2015).Insentif itu, kata Eddy akan mendorong meningkatkan investasi nasional. Selain itu juga mempercepat program Poros Maritim yang digagas Presiden Jokowi."Sayang, insentif fiskal itu belum juga direalisasikan. Sementara, galangan kapal dalam negeri terus berbenah dan siap mendukung realisasi menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia itu," jelas Eddy dalam perbincangan di Menara Kadin itu.Pemberdayaan industri dalam negeri, terutama insentif fiskal untuk perusahaan galangan kapal akan mampu membuka lapangan kerja baru. Selain itu meningkatkan kemampuan memasok suku cadang dan komponen pendukung industru nasional."Pada saatnya nanti, industri nasional kuat. Mengurangi ketergantungan impor kapal dan suku cadang. Implikasinya, nilai tambah untuk negeri ini makin besar pula," urai Eddy.Sedang insentif fiskal yang dijanjikan Kementerian Keuangan itu antara lain, pajak penjualan kapal 10% bisa direstitusi oleh galangan kapal, bea masuk ditanggung pemerintah akan diberikan pada importer komponen yang belum diproduksi di dalam negeri.Selain itu, tambah Eddy, tax allowence diberikan untuk galangan kapal dengan omset Rp50 miliar serta menyerap tenaga kerja 300 orang. Dan, insentif fiskal yakni sewa lahan untuk galangan kapal di area pelabuhan yang saat ini dihitung secara ekonomi oleh BUMN PT Pelindo."Jika insentif fiskal itu bisa direalisasikan, maka industri maritim nasional makin kuat. Niai tambah untuk bangsa dan negara makin besar," tegas Eddy.(helmi)