JAKARTA (beritatrans.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaran menterinya melaksanakan rapat membahas transportasi laut. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan salah satu fokus pembahasan adalah mengenai efisiensi di sektor pelabuhan."Rapat efisiensi di sektor pelabuhan. Selama ini kan biaya logistik kita sangat mahal. Biaya logistik kita sangat mahal, sekitar 20 persen GDP, kalau kita ingin perbaiki efisiensi ekonomi kita, maka harus perbaiki salah satunya masalah biaya logistik," kata Sofyan, di Istana, Jakarta, Selasa (10/2/2015).Untuk biaya logistik tersebut, pemerintah menargetkan untuk melakukan pengurangan. Targetnya adalah biaya logistik 19 persen."Bila itu terjadi penghematan sekian ratus triliun bagi industri, yang bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih baik," ucap Sofyan.Mantan Menteri BUMN ini menjelaskan biaya logistik di Indonesia terjadi karena tidak adanya kepastian. Bila ada yang mau impor, pasti ingin barangnya sampai tepat waktu. Namun, di Indonesia hal itu sulit terwujud."Di Indonesia karena tidak pasti, karena lamanya di pelabuhan, biaya transportasi dan lain-lain, sehingga orang tidak bisa memprediksi. Kalau mau bikin produk, dia harus taruh banyak inventori. Inventori itu cost sangat mahal. Jadi misalnya inventori itu di Indonesia sampai 30 bahkan 40 hari. Kalau di Malaysia, Singapura cukup 1-2 minggu. Ini hal-hal yang harus diperbaiki," terang Sofyan.Pemerintah juga akan menerapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk menggenjot efisiensi di sektor pelabuhan tersebut. Sofyan mengakui PTSP selama ini hanya jadi wacana semata, tapi di masa pemerintahan Jokowi hal itu akan terwujud."Kita lakukan seperti pola PTSP. PTSP kan selama ini sudah sekian lama mau bikin, pelayanan satu pintu. Tapi tidak berhasil, tapi dengan tegasnya Presiden, sekarang PTSP sudah bisa jalan," ungkapnya. (husfani).