Angkasa Pura 2

Gunakan APBN, Proyek KA Trans Papua Mulai Tahun 2015

EmplasemenKamis, 12 Februari 2015
kementerian-perhubungan

JAKARTA (beritatrans.com) – Program percepatan pembangunan perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jalur KA Trans Papua yang akan dibangun sepanjang 595 kilometer (Km) itu akan menyambungkan Sorong sampai Jayapura. Studi kelayakan proyek KA Trans Papua akan dimulai tahun 2015 ini.

Data Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menyebutkan, anggaran dibutuhkan untuk proyeks tersebut cukup besar. Proyek tersebut akan didanai dengan dan multiyear dari APBN.

“Dana tersebut berasal dari penghematan subsidi BBM yanh dialihkan ke sektor lain termasuk Kemenhub,” kata Kahumas Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Joice Hutajulu saat dikonfirmasi beritatrans.com, di Jakarta kemarin.

Dikatakan, pengajuan proyek KA Trans Papua mulai diusulkan ke Banggar DPR dalam pembahasan RAPBNP 2015. “Kita berharap semua bisa disetujui. Ditjen Perkeretaapian sudah menyampaikan usulan itu lengkap,” kata Joice lagi.

Perincian kebutuhan dana tahun 2015 sebesar Rp10,9 miliar, tahun 2016 sebesar Rp46,2 miliar, tahun 2017 sebesar Rp152,5 miliar, tahun 2018 sebesar Rp5 triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp5,4 triliun.

“Pembangunan Jalur KA Trans Papua mencakup pembangunan jalur KA sepanjang 595 Km meliputi A. Sorong-Manokwari sepanjang 390 Km dan B. Jayapura-Warni sepanjang 205 Km,” demikian dikutip dari Dokumen Program Percepatan Pembangunan Perkerataapian Kemenhub.

Dokumen itu juga memperlihatkan tahapan pembangunan Jalur KA Papua tersebut. Pertama untuk jalur Sorong-Manokwari, tahun ini kajian kelayakan akan dimulai dan tahun 2016 pembuatan detail desain dan amdal.

Setahun berselang, pengadaan lahan baru akan dimulai dan diperkirakan membutuhkan waktu dua setengah tahun. Sementara itu, proses konstruksi baru dimulai tahun 2018 dan direncanakan selesai pada tahun 2019.

Kedua, jalur Sarmi-Jayapura sepanjang 205 Km. Kajian untuk jalur tersebut dimulai tahun ini dan disusul dengan detail desain dan amdal tahun 2016 dan 2017.

Setelah itu pengadaan lahan akan dimulai tahun 2018 – 2019. Untuk konstruksi diperkirakan baru bisa dilakukan setelah pengadaan lahan selesai.(helmi)