Angkasa Pura 2

400 Aparatur Pemda Siap Sekolah Transportasi di BPSDM Perhubungan

SDMMinggu, 15 Februari 2015
Tommy  Baru2

JAKARTA (beritatrans.com) – Pimpinan daerah di Indonesia menyambut baik dan siap mendidik stafnya di sektor transportasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah mengirim surat ke Gubernur, Bupati/Walikota untuk mengalokasikan dana APBD bagi pendidikan aparaturnya di bidang transportasi. Kebijakan itu dalam rangka perbaikan kualitas dan pelayanan ke masyarakat.

“Kini sudah ada sekitar 400 calon taruna dari berbagai daerah di Indonesia siap mengkuti pendidikan di berbagai sekolah transportasi seperti STTD, STIP, STPI dan sekolah lain di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan,” ujar Kepala BPSDM Perhubungan Wahju Satrio Utomo pada bertatrans.com di Jakarta, Jumat (13/2/2015).

Dikatakan, saat ini banyak Pemda sudah menyiapkan aparatur dan alokasi dananya untuk sekolah lanjut di bidang transportasi. “Kalau diakumulasi, ada sekitar 400 calon teruna yang siap masuk kampus pada tahun ajaran 2015 nanti. Mereka akan dipersiapkan menjadi manager-manager dan pembuat kebijakan transportasi yang andal daerah masing-masing,” kata Tommy.

Pendidikan lanjutan untuk aparatur di daerah ke sekolah transportasi itu dalam rangka peningkataan kapasitas dan kualitas aparatur di berbagai daerah di Tanah Air. “Pada saatnya nanti, mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik serta mengaplikasikan budaya keselamatan yang tinggi,” kata Tommy lagi.

Sudah menjadi komitmen Pemerintahan Jokowi-JK, pemerintah harus hadir di saat rakyat membutuhkan. Sektor transportasi merupakan salah satu bidang yang menjadi prioritas Jokowi-JK untuk terus dibenahi. “Untuk merwujudkan semua itu, praktis membutuhkan SDM yang baik dan berualitas sekaligus mempunyai budaya melayani serta keselamatan yang tinggi,” jelas Tommy.

Oleh karena itu, tambah dia, niat Pemda untuk mendidik dan menyekolahkan stafnya di bidang transportasi harus disambut baik. “BPSDM Perhubungan dan seluruh UPT dibawahnya siap menerima dan mendidik aparatur daerah di bidang transportasi ini, baik moda transportasi darat, laut, udara serta kereta api (KA),” tandas Tommy.

Jika aparatur di daerah sudah makin banyak, pengetahuan dan wawasan mereka mengenai transportasi sekaligus berjiwa melayani dan siap mengaplikasikan budaya keselamatan tinggi. “Ke depan, diharapkan tak ada lagi pejabat Kepala Dinas Perhubungan atau Suk Dinas Perhubungan yang tidak memunyai back ground di bidang transportasi,” urai Tommy.

“Pengalaman selama ini, banyak pejabat perhubungan di daerah berasal dari Dinas Pertanian atau bahkan Dinas Pemakanan dan Pertamanan. Implikasinya, kebijakan yang mereka lahirkan tidak benar serta pelayanan mereka ke masyarakat juga tidak sesuai standar kualitas serta keselamatan yang ditentukan UU,” tegas Tommy.(helmi)