Angkasa Pura 2

Menteri Susi: Pengembangan Sektor Kelautan Butuh Kedaulatan

Kelautan & PerikananSelasa, 17 Februari 2015
Susi Pujiastuti_edit_edit

JAKARTA (beritatrans.com) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, pengembangan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan penegakkan kedaulatan.

“Tanpa kedaulatan tidak bisa menjalankan program apapun,” kata Susi Pudjiastuti dalam acara Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan di 34 Provinsi yang digelar di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Selasa (17/2/2015).

Susi menegaskan, berbagai peraturan yang telah dikeluarkannya selama ini bertujuan untuk memperbaiki sumber daya perairan sesuai visi dan misi lautan sebagai masa depan bangsa.

Ia menilai, Indonesia terlalu banyak ironi dan anomali karena republik ini memiliki beragam sumber daya alam tetapi tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal.

Ia mencontohkan, Indonesia adalah penghasil minyak mentah tetapi sudah menjadi negara net importir, begitu pula di sektor kelautan dan perikanan semakin sedikit rakyat yang mampu memakan kakap merah karena banyak dari komoditas tersebut yang diekspor.

Kepada perwakilan kepala daerah dari 34 provinsi yang hadir, Menteri Susi meminta agar berperan aktif dalam menyosialisasikan setiap kebijakan dari pemerintah pusat sehingga dapat terkomunikasikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik.

“Apabila perbaikan dalam rencana aksi ini ditindaklanjuti, saya meyakini akan tercapainya tujuan bersama, salah satunya adalah memperbaiki tata kelola di sektor kelautan,” katanya seperti dilansir Antara.

Selain itu, ujar dia, beberapa tujuan lain yang diharapkan dapat tercapai antara lain adalah pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi, serta harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan yang terkait.

Dalam acara itu juga digelar peluncuran e-dalwas (pengendalian dan pengawasan) yang dihadiri perwakilan 24 kementerian/lembaga, 34 perwakilan gubernur dan dinas kelautan perikanan provinsi, serta jajaran 10 unit kerja eselon I lingkup KKP. (aliy)