Angkasa Pura 2

Kemenhub: Angkutan Umum harus Dilengkapi Pendingin Udara

KoridorSelasa, 24 Februari 2015
IMG_20150224_132735

JAKARTA (beritatrans.com) – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluarkan peraturan baru mengenai standard pelayanan minimum (SPM) kendaraan angkutan massal berbasis jalan. Semua kendaraan yang dioperasikan untuk angkutan umum harus dipastikan memenuhi syarat dan ketentuan mengenai keselamatan dan kenyamanan. Sedang ketentuan yang terbaru adalah semua kendaraan umum harus dilengkapi dengan pendingin udara.

Demikian disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Djoko Sasono dalam sosialisasi kebijakan mengenai SPM di Jakarta, Selasa (24/2/2015). “Permenhub mengenai SPM tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.27 tahun 2015 tersebut, semua kendaraan umum berbasis jalan harus dilengkapi dengan pendingin udara,” kata Djoko.

Pelayanan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan sebagai angkutan umum harus makin baik. Melalui Permenhub mengenai SPM ini, akan diawasi dengan ketat baik perusahaan sebagai operator, awak angkutan sampai kendaraan yang dioperasikan harus dipastikan memenuhi syarat SPM. “Jika tidak, pemerintah berhak melarang operasi. Bila masih bandel, bisa saja izin usahanya dibekukan bahkan dicabut,” sebut Djoko.

“Kalau soal keselamatan dan kelaikan kendaraan yang dioperasikan mutlak harus dipenuhi. Jika tidak, kendaraan tidak boleh dioperasikan. Sedang persyaratan minimal lain yang harus ada di kendaraan umum sebagai syarat memenuhi SPM antara lain, ada pintu keluar dan masuk, ban atau rel gorden, pegangan tangan, pintu masuk pengemudi, sabuk keselamatan, fasilitas listrik untuk audio visual,” kata Djoko.

Menurut Djoko, seluruh perusahaan angkutan umum wajib memenuhi syarat mengenai keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan dan kesetaraan. “Semua kendaraan yang dioperasikan juga wajib memenuhi ketentuan minimal yang ditetapkan dalam SPM ini,” tambah dia.

“Jika ada yang melanggar, bisa dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sanksi diberikan secara bertahap, mulai peringatan, teguran sampai yang terberat pencabutan izin usaha perusahaan otobus (PO) yang bersangkutan,” sebut Djoko.

Selain itu, jam kerja, waktu istirahat, sopir pengganti dan ketentuan mengenai keselamatan lainnya. Yang tak boleh dikurangi adalah aturan mengenai keselamatn. PO bus bisa mengurani di bidang pelayanan dan kenyamanan. “Itupun ada ketentuan dasar yang harus dipenuhi, yaitu memenuhi ketentuan SPM. Minimal syarat minimal dalam SPM itu harus dipenuhi,” papar Djoko yang didampingi seluruh pejabat eselon II Ditjen Perhubungan Darat.

Permenhub menegenai SPM moda angkutan darat ini, tambah Djoko, dikeluarkan sebagai wujud komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan dasar khususnya transportasi jalan raya yang lebih baik, aman dan nyaman.

“Kini zaman sudah berubah dan tuntutan masyarakat juga makin tinggi. Konsekuensinya, pelayanan pada rakyat khususnya di bidang transportasi harus lebih baik. Semua angkutan umum berbasis jalan harus lebih baik minimal memenuhi syarat SPM tersebut,” tegas Djoko.(helmi)