JAKARTA (beritatrans.com) - Pembangunan Pelabuhan Kalibaru, Jakarta Utara secara fisik sudah melampaui target. Tapi, untuk operasonal pelabuhan tersebut masih ada beberapa kendala teknis dan perlu diselesaikan segera."Pelindo II sebagai pemegang konsesi masih kesulitan untuk membangun akses jalan masuk ke Pelabuhan Kalibaru. Kendala utama adalah pembebasan lahan untuk akses jalan keluar masuk pelabuhan, karena sudah "dikuasai" warga. Sementara, lahan tersebut statusnya sudah dibebaskan Pelindo II," kata Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Bay Muhammad Hasani pada beritatrans.com di Jakarta, Kamis (26/2/105).Dikatakan, sebenarnya sudah ada negosiasi antara warga penghuni lahan dengan managemen Pelindo II. BUMN itu juga siap membayar, tapi dilarang oleh pihak kejaksaan. "Pasalnya, lahan tersebut pemegang HPL (hak pengelolaan lahan) adalah Pelindo II. Masa membayar lahan milik sendiri. Jadi tidak boleh, nanti masuk kategori kerugian negara dan bermasalah dengan hukum," kata Hasani usai berbicara pada seminar di Kampus STIP Jakarta itu.Selain itu, menurut Hasani, pasokan listrik dari PLN ke kawasan Pelabuhan Kalibaru Jakarta Utara belum semua siap. "Percuma saja mengoperasikan pelabuhan kalau belum ada pasokan listrik. Nanti akan menghadapi banyak kendala, karena hampir semua sistem dan peralatan elektronika di pelabuhan menggunakan listrik. Tidak tak ada pasokan listrik, maka tak akan bisa memberikan pelayanan ke pelanggan," kilah Hasani.Menurut alumni AIP itu, panjang demara Pelabuhan Kalibaru sudah mencapai 400 meter yang siap digunakan. Padahal, target awal hanya 200 meter. Selain itu, total lahan yang disiapkan untuk pelabuhan, perkantorana dan lapangan penumpukan sekitar 200 ha."Jika kendala akses jalan bisa diselesaikan serta pasokan listrik ke Pelabuhan Kalibaru sudah cukup, pemerintah optimis Pelabuhan New Tanjung Priok itu akan siap dioperasikan untuk melayani konsumen," tegas Hasani.(helmi).