JAKARTA (beritatrans.com) Kelestarian lingkungan laut di Selat Malaka dan Singapura sangat penting. Sehingga tiga negara maritim yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki tanggung jawab menjaga kedua selat yang menjadi salah satu selat tersibuk di dunia ini. Meskipun demikian, tugas menjaga Selat Malaka dan Singapura bukan hanya menjadi tanggung jawab Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tetapi juga menjadi tanggungjawab internasional, kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kementerian Perhubugan Capt. Bobby R Mamahit dalam sambutan pembukaan rapat teknis Revolving Fund Committee (RFC) atau komite dana bergulir untuk penanggulangan tumpahan minyak di Selat Malaka dan Selat Singapura di Jakarta, Kamis (26/2/2015).Menurut Bobby, banyak negara yang berkentingan terhadap keamanan dan keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Singapura. Salah satu negara yang memiliki kepentingan besar kepada dua selat itu adalah Jepang. Untuk itulah organisasi-organisasi non pemerintahan (NGO) Jepang memberikan bantuan dana bergulir atau revolving fund sebesar 4 juta Yen.Revolving fund adalah dana yang dikelola secara bergiliran setiap lima tahun guna menanggulangi pencemaran minyak dari kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura. Revolving Fund tersebut dibentuk pada tahun 1981 di bawah Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia, Malaysia, Singapura di satu pihak dengan Malacca Strait Council (MSC) atas nama asosiasi-asosiasi non pemerintah Jepang di pihak lain. Indonesia sendiri hingga saat ini telah mendapatkan giliran untuk mengelola RFC Fund sebanyak 3 (tiga) periode, yaitu tahun 1981-1985, tahun 1996-2000, dan tahun 2011-2016.Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (Dir. KPLP) Ditjen Hubla Mauritz H.M. Sibarani mengatakan bahwa pertemuan teknis komite dana bergulir sangat penting untuk menyamakan persepsi ketiga negara dalam mengimplementasikan dana bergulir dalam upaya pencegaha dan penanggulangan bahaya tumpahan minyak di Selat Malaka dan Singapura.Selat Malaka dan Singapura sangat padat. Sehingga tidak tertutup kemungkinan suatu saat akan terjadi kecelakaan dan menimbulkan tumpahan minyak yang mencemari kedua selat penting itu, kata Mauritz.Adapun agenda utama dari RFC yang diselenggarakan kali ini adalah mendiskusikan pembaharuan SOP. Meninjau ulang dan memperbaharui berbagai prosedur secara berkala dan mengujinya dalam latihan-latihan bersama. Pada kesempatan rapat teknis itu, dibahas juga rencana keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan The International Chemical and Oil Pollution Conference and Exhibition (ICOPCE) 2015 pada bulan April mendatang di Singapura. Pada rapat teknis RFC tersebut delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Deputi Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (Dit. KPLP) Tanggap Bencana Laut dan Pekerjaan Bawah Air Capt. Dian Lesmana dengan anggota delegasi Direktur KPLP Ditjen Hubla Mauritz H.M. Sibarani; Kepala Bagian Hukum Ditjen Hubla Adi Karsyaf; dan Kasubag Humas & KSLN Sindu Rahayu. (aliy)