Angkasa Pura 2

YLKI Tolak Rencana Pemungutan PPn Pengguna Jalan Tol

KoridorSelasa, 3 Maret 2015
Tulus YLKII

JAKARTA  (beritatrans.com) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menolak rencana Pemerintah memungut pajak pertambahan nilai (PPn) untuk pengguna jalan tol. PPN tersebut bukan hanya memberatkan pengguna jalan tol, tapi imbasnya sampai ke masyarakat sebagai konsumen. Rencana ini sebaiknya dibatalkan.

“PPn tak layak untuk pengguna jalan tol. Apalagi, pelayanan masih buruk dan tak memenhu SPM (standard pelayanan minimum),” kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi pada beritatans.com di Jakarta, Selasa (3/3/2015).

Dikatakan, kebijakan pemungutan PPN untuk pengguna jalan tol sangat memberatkan masyarakat. Selain itu pelayanan di jalan tol juga buruk,sehingga belum layak dikenakan PPn.

“Implikasinya akan menambah beaya logistik nasional, dan akan akan diikuti kenaikan harga-harga barang dan jasa,” jelas Tulus.

KEMACETAN PANJANG

YLKI mengusulkan, operator jalan tol memenuhi dulu standar pelayanan minimalnya (SPM) jalan tol. Pelayanan makin baik, tidak macet dan lainnya.

“Oleh karena itu, perlu audit SPM yang ada. Tanpa SPM yang tidak pernah di up date. Jadi, tidak fair naik tarif (karena ada tambahan PPN 10%),” tandas Tulus.

Menurut dia, pemerintah dan juga operator jalan tol jangan hanya memperhatikan kepentingan operator jalan tol saja. “Batalkan saja kebijakan mengenai PPN ini, pemerintah juga jangan rakus,” sebut Tulus.
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, akan segera mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen bagi para pengguna jalan tol.

Kebijakan tersebut akan mulai berlaku 1 April 2015 nanti. “Sudah saya teken tadi,” kata Dirjen Pajak Sigit Priyadi Pramudito, usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. 
 
Keputusan pemberlakuan PPn 10 persen telah melalui pertimbangan yang matang. Sinergi dengan para pengelola jalan tol juga telah dilakukan sejak jauh-jauh hari. “Sudah dibicarakan dengan baik, termasuk dengan pengelola jalan tol,” tandas Dirjen.  
     
Para pengguna tol, harus siap-siap menghadapi naiknya tarif tol yang cukup signifikan. Sebab, selain karena tambahan PPN, ada juga kenaikan tarif reguler yang dijadwalkan setiap dua tahun sekali.
Tahun ini, ada 22 ruas tol yang masuk periode kenaikan tarif reguler. Tarif di ruas tol tersebut baru naik dan akan kembali naik yang dipicu PPN tersebut.

Seperti dikutip jpnn.com, ruas tol Jakarta-Bogor-Ciawi, Jakarta-Tangerang, Dalam Kota Jakarta, Jakarta Outer Ring Road, Padalarang-Cileunyi, Semarang section A, B, dan C, Surabaya-Gempol, Palimanan-Plumbon-Kanci, Cikampek-Purwakarta-Padalarang , Belawan-Medan-Tanjung Morawa, Serpong-Pondok Aren.

Selain itu juga Tangerang-Merak, Ujung Pandang tahap I dan II, Pondok Aren-Ulujami, Makassar Seksi IV, Jembatan Suramadu, Bogor Ring Road seksi I dan II A, Kanci-Pejagan, Surabaya-Mojokerto seksi I, Semarang-Solo seksi I dan II, Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (Tol Laut Bali), Jakarta Outer Ring Road 2 Utara.(helmi)