Angkasa Pura 2

Rugi Terus Akibat Solar Mahal, Nelayan Hendak Jual Kapal ke Pemerintah

Kelautan & PerikananRabu, 4 Maret 2015
55373063

BANDA ACEH (beritatrans.com) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berimbas pada nelayan di Aceh. Para nelayan tak maut dan berencana menjual kapal kepada pemerintah.

Ratusan kapal dengan bobot di atas 30 GT dan 60 GT disandarkan di Pelabuhan Lampulo, Banda Aceh. Kondisi itu berlangsung selama sepekan terakhir. Itu terjadi lantaran nelayan meradang akibat harga BBM jenis solar naik.

Abu Bakar, seorang nelayan, mengaku ia dan rekan-rekannya telah mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) perihal kesulitan tersebut. Namun mereka belum mendapat perhatian.

“Kalau harga solar seperti ini terus, lebih baik kami jual saja kapal pada pemerintah, untuk apa kapal ini jika tidak bisa digunakan, kami tidak sanggup menanggung kerugian dengan harga solar mahal sedangkan tangkapan kurang,” tutur Abu Bakar di Banda Aceh, seperti dirilis metrotvnews, Selasa (4/3/2015).

Menurut Abu Bakar, nelayan harus mengeluarkan biaya kebutuhan BBM sebesar Rp 11.000 per liter. Aturan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait kapal di atas 30 GT tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.

“BBM bersubsidi saja yang telah dinaikan para nelayan keberatan apalagi yang nonsubsidi, Itu kapal 30 GT sekali jalan kami butuh modal Rp35 juta, dengan adanya kenaikan harga BBM kami selalu merugi, kami hanya bisa bawa pulang uang Rp25 juta setiap melaut,” terangnya.

Oleh karena itu, Abu Bakar berharap pemerintah mampu menstabilkan harga BBM agar kondisi perekonomian masyarakat nelayan tetap berjalan normal.

“Cara pemilik kapal dan nelayan yang melaut itu bukan penerima gaji seperti perusahaan, kami ini bagi hasil antara pemilik dan nelayan, jadi kalau kapal tidak bisa jalan mereka mau menafkahi keluarga dengan apa,” tegasnya.

Sementara itu, setiap kapal nelayan di atas 30 GT mampu mempekerjakan nelayan sebanyak 35 orang untuk sekali melaut. Rata-rata mereka harus menghidupi keluarga yang beranggotakan 3 sampai 5 orang.

“Seharusnya pemerintah bisa mencarikan solusi, kondisi seperti ini akan mematikan ekonomi masyarakat nelayan. Penghasilan kami hanya dari melaut,” pungkasnya. (tiefa).

loading...