Angkasa Pura 2

Kejar Target Rp1.300 Triliun

YLKI Tolak Rencana Pungut PPN 10% Pada Pengguna Jalan Tol

KoridorRabu, 4 Maret 2015
Tulus YLKII

JAKARTA (beritatrans.com) – Pemerintahan Jokowi-JK kian rakus dan membebani masyarakat dengan pajak di berbagai sektor. Kali pengguna jalan tol pun akan dibebani pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen. Ini kebijakan tak realistis dan memberatkan biaya logistik nasional.

“Kebijakan itu hanya akal-akalan untuk mengejar target setoran pajak sebesar Rp1.300 triliun tahun ini,” kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Rabu (4/3/2015).

Menurutnya, kebijakan ini harus dibatalkan, karena tiga alasan. “Sampai detik ini pelayanan jalan tol masih buruk. Operator jalan tol belum mampu memenuhi standar pelayanan minimal,” jelas Tulus.

Kecepatan rata-rata di jalan tol makin menurun, antrian di loket tol makin mengular, dan jaln tol banyak berlubang di sana-sini. “Kondisi seperti begini kok mau dikenakan PPN,” kritik Tulus.

Kedua, sambung dia, PPN atas jalan tol akan berdampak terhadap biaya logistik. Dan endingnya akan berdampak pada konsumen dan akhir sampai pada kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.

“PPN pada jalan tol justru kontraproduktif terhadap kebijakan pemerintah yang ingin mengurangi biaya logistik,” terang Tulus.

Ketiga, menurut YLKI, pengenaan PPN atas jalan tol merupakan kenaikan tarif tol terselubung, bahkan akan mengakibatkan double kenaikan.

“Pasalnya tarif jalan tol setiap tahun ada kenaikan tarif di ruas tertentu. Jika sudah naik tarif tetapi masih dikenakan PPN maka akan terjadi double kenaikan. Ini melanggar UU tentang Jalan dan PP tetang Jalan Tol,” papar Tulus.

Atas tiga alasan tersebut, YLKI menolak rencana pemerintah memungut PPN 10 persen pada pengguna jalan tol. “Kebijakan PPN 10 persen atas Jalan Tol harus dibatalkan,” tegas Tulus.(helmi)