Angkasa Pura 2

Hindari Korupsi, Pejabat BPSDM Teken Pakta Integritas

SDMJumat, 6 Maret 2015
Tommy Sorong3

SORONG (beritatrans.com) – Setiap pejabat di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan setelah dilantik juga harus menandatangani pakta integritas. Yang intinya, mereka komitmen akan menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai tupoksi dan yang pasti tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Pakta integrtas itu juga diberlakukan saat melantik pejabat struktural Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong, Papua Barat. Ada empat pejabat yang dilantik sekaligus dinaikkan eselon jabatannya setingkat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

Kepala BPSDM Perhubungan Wahju Satrio Utomo mengatakan, pakta integritas perlu ditandatangani sejak awal menjabat sebagai komitmen mereka semua untuk menjalankan tugas dengan baik, benar dan bersih. “Menjadi pejabat termasuk di lingkungan BPSDM Perhubungan bukan hal enak. Selain dituntut kerja keras juga wajib menjaga diri, keluarga dan kroninya akan tidak terlibat pada KKN,” kata Tommy.

Zaman sudah berubah dan setiap pejabat selalu diawasi selama 24 jam sehari. Bukan hanya oleh pejabat atasannya langsung, tapi juga media massa bahkan masyarakat luas bisa ikut mengawasi kinerja dan integritas seorang pejabat.

“Jika sampai main-main apalagi terbukti korupsi, maka tidak ada ampun lagi. Cepat atau lambat proses hukum akan dijalani dan nanti Pengadilan Tipikor yang akan memutuskan perkaranya,” jelas Tommy.

BP2IP Pakta Integritas

Semua itu harus dihindari sejaka awal dan perlu membangun integritas untuk menjalankan amanah dengan baik, bersih dan bebas korupsi. “Kalau diawal masa menjabat tanda tangan pakta integritas masih dilanggar juga itu keterlaluan. Saya berharap semua pejabat khususnya di lingkungan BPSDM Perhubungan tidak ada yang terlibat kasus hukum,” terang Tommy.

Sebagai pimpinan, aku Tommy, dia harus bertanggung jawab penuh dan megawasi kerja anak buah. Resikonya, kita juga harus tahu permasalahan yang dihadapi mereka.

“Dengan harapan, bisa membangun komunikasi yang baik, pengawasan yang efektif dan bebas korupsi. Saya akan banggsa jika anak buah mampu meningkatkan penyerapan anggaran yang tinggi sekaligus bebas dari perkara hukum,” tegas mantan Staf Ahli Menhub itu.(helmi)

loading...