Angkasa Pura 2

Merasa Dirugikan, Nelayan Indramayu Gugat Permen Perikanan

Kelautan & PerikananMinggu, 8 Maret 2015
Nelayan Indramayu by Antara

INDRAMAYU (beritatrans.com) – Para nelayan dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang tergabung Kelompok Nelayan Ikan (KNI) mengaku sangat dirugikan dengan keberadaan Perarutan Menteri (Permnen) Kelautan dan Perikanan No 1/Permen-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan dan Permen Kelautan dan Perikanan No 2/Permen-KP/2015 tentang Larangan penggunaan Penangkapan Ikan Pukat Hela, Pukat Tarik di wilayah Pengelolaan Ikan Indonesia. Disamping itu, kedua Permen itu juga dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Untuk itu kami megajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap kedua Permen tersebut,” kata Koordinator Wilayah Glayem Desa/Kecamatan Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat Dedy.

Menurut Dedy, peraturan menteri kelautan dan perikanan itu melanggar UU No 31 tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No 45 tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

“Kedua Permen itu juga membunuh mata pencaharian nelayan Indramayu yang sudah turun temurun menagkap kepiting dan rajungan,” ujar Dedy.

Dedy mengatakan, keberadaan aturan tersebut membuat ribuan nelayan Indramayu berhenti melakukan penangkapan jenis ikan seperti yang tercantum dalam aturan. Bahkan mereka juga takut melaut karena takut dianggap melawan hokum.

Permen-KP No 2/Permen-KP/2015 juga menyulitkan nelayan kecil, terutama, nelayan yang selama ini mencari udang rebon menggunakan sadu. Pasalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga melarang menangkap ikan dengan alat sadu.

“Padahal alat itu sangat sederhana dan murah. Di wilayah Juntinyuat saja, ada 25 perahu kecil yang menangkap rebon,” tutur Dedy.

Nelayan Indramayu mengaku akan mengawal proses gugatand uji materi kedua Permen di atas dengan cara melakuka unjuk rasa ketika MK menggelar uji materi itu.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pengurus KNI di beberapa daerah untuk melakukan aksi seperti saat aksi di KKP beberapa waktu lalu,” kata Dedy. (aliy)