JAKARTA (beritatrans.com)- Aksi mogok buruh dan Pengusaha Bongkar Muat (PBM) di Pelabuhan Panjang, Lampung, sebagai akibat dari kebijakan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II memungut uang sharing Rp2.300/ton kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM).Demikian Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) HM Sodik menanggapi aksi mogok PBM Panjang Sejak Senin hingga Selasa (10/03/2015).Sodik mengharapkan Pelindo II Cabang Panjang menghentikan kebijakan pemungutan uang sharingRp2.300/ton karena tidak ada dasar hukumnya. Mogok kerja massal perusahaan bongkar muat (PBM) di Pelabuhan Panjang Lampung selama dua hari ini berdampak pada pelayanan, sehingga 31 kapal terlantar.Menurut informasi, 28 kapal terpaksa masih menunggu sandar dan belum terlayani sejak kemarin, dan tiga kapal lainnya sudah sandar di dermaga D Pelabuhan Panjang juga terbengkalai karena belum buka palka.Juru bicara Asosiasi Pelabuhan Panjang, Jasril Tanjung mengatakan, saat ini kegiatan di pelabuhan Panjang Lampung masih lumpuh dan Asosiasi Pelabuhan Panjang masih melakukan mogok massal hingga hari ini sampai batas waktu belum ditentukan."Kami masih mogok sampai tuntutan penghapusan sharing fee bongkar muat Rp.2.300/ton yang dikutip Pelindo II Panjang di hapuskan," ujarnya , Selasa (10/3).Empat asosiasi pengguna dan penyedia jasa yang tergabung dalam Asosiasi Pelabuhan Panjang melakukan mogok massal sejak kemarin,Senin 9 Maret 2015. Keempat asosiasi yang melakukan mogok itu yakni; DPW APBMI Lampung, DPC Indonesia National Shipowners Association (Insa) Lampung, DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Lampung dan Angsuspel Pelabuhan Panjang.Jasril mengatakan, hari ini sejumlah instansi terkait di Lampung al; Walikota, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kejaksaan, Polda Lampung, dan anggota Komisi IV DPRD Lampung mendatangi kantor PT.Pelindo II cabang Panjang untuk menginvestigasi masalah mogok kerja secara massal di Pelabuhan Panjang.(Wilam)