Angkasa Pura 2

INSA Sarankan Pemerintah Intensifkan Pungutan Pajak dari Kapal Asing

DermagaMonday, 16 March 2015

JAKARTA (beritatrans.com) – Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara, DPP Indonesian National Shipowners” Association (INSA) mengusulkan kepada pemerintah agar dilakukan dengan cara intensifikasi pemungutan pajak atas kapal-kapal asing yang membawa muatan ekspor Indonesia yang selama ini disinyalir belum membayar pajak di Tanah Air.

Dalam kajian INSA, estimasi penerimaan pajak, baik PPN dan PPh yang bersumber dari kapal-kapal asing yang bisa dipungut oleh pemerintah, khususnya dari angkutan komoditas barang tambang, batu bara dan crude palm oil (CPO) maupun komoditas lainnya mencapai Rp 5 triliun hingga Rp 12 triliun per tahun.

“Ini yang seharusnya menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pelayaran,” ujar kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto melalui keterangan tertulis yang diterima beritatrans.com.

INSA menjelaskan mekanisme yang paling efektif untuk memungut pajak-pajak bagi kapal asing yang mengangkut muatan ekspor Indonesia adalah dengan cara mensyaratkan kepada kapal-kapal asing tersebut untuk menyerahkan bukti pembayaran pajak pada saat kapal-kapal asing tersebut akan berangkat ke luar negeri.

Sebelumnya, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor-sektor jasa dan industri nasional yang selama ini dinilai belum maksimal dalam menunjang penerimaan negara.

Sektor tersebut antara lain PPnBM atas penjualan Rumah Mewah, penyerahan hasil tembakau, PPh Pasal 22 atas Hasil Tambang Mineral dan Batu bara, Perubahan PP 46 tentang PPh WP Penghasilan tertentu (Pajak UKM), Pengenaan PPN 10% atas Penggunaan Jalan Tol dan Perubahan PPh Final Usaha Pelayaran Dalam Negeri berdasarkan PMK 416 Tahun 1996.

Terkait hal itu INSA keberatan bila pemerintah meningkatkan penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) final bagi usaha pelayaran. Kebijakan tersebut dinilai kontra-produktif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di bidang logistik. Kebijakan perpajakan yang kontra produktif akan menambah biaya produksi pelaku usaha yang pada akhirnya dapat mengurangi daya saing produk Indonesia dan daya beli masyarakat.

Menurut Carmelita Hartoto, kebijakan itu juga tidak sesuai dengan semangat pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim dan menurunkan biaya logistik nasional.

“Oleh karena itu, PPh final bagi usaha pelayaran sudah seharusnya dipertahankan,” ujarnya.

Carmelita menambahkan penerapan PPh final usaha pelayaran nasional merupakan bagian dari implementasi UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran, khususnya pasal 56 dan 57. Sebab, PPh final telah meningkatkan pertumbuhan usaha pelayaran nasional secara signifikan sehingga mampu menjamin peningkatan penerimaan negara dari sektor pelayaran.

Indikatornya dapat dilihat dari meningkatnya populasi armada niaga nasional selama 10 tahun terakhir yakni bertambah dari 6.041 unit kapal pada tahun 2005 menjadi 13.244 unit kapal pada awal 2014 atau terjadi peningkatan sebesar 119%.

Indikator lainnya adalah jumlah kargo domestik yang diangkut oleh kapal milik perusahaan pelayaran nasional yang sudah mencapai 98,58% sehingga meningkatkan kontribusi pelayaran terhadap PDB Indonesia yang mencapai Rp148,97 triliun dari total PDB Indonesia. (aliy)