Angkasa Pura 2

Ada “Begal,” Pemerintah Tak Tegas Sikapi Blok Mahakam

EnergiSelasa, 17 Maret 2015
Marwan Batubara

JAKARTA (beritatrans.com) -Pemerintah belum menetapkan status pengelolaan Blok Mahakam yang kontraknya berakhir pada 31 Maret 2017. Blok migas itu harus kembali ke pangkuan pertiwi dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Pemerintah pernah menjanjikan untuk membuat keputusan pada Februari 2015, segera setelah Pertamina menyampaikan proposal pengelolaan,” cetus Marwan Batubara, IRESS – Koordinator “Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat” di Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Kondisi ini menjadi, lanjut dia, menjadi tanda tanya dibenak rakyat. Mengapa keputusan yang seharusnya gampang menjadi sulit dan lama diputuskan?

Sebelumnya, Pemerintah sudah menyatakan akan menyerahkan 100% Blok Mahakam kepada Pertamina(12/3/2015). “Namun pernyataan itu belum juga dibuktikan dengan penerbitan keputusan, baik oleh Menteri ESDM atau Presiden RI,” kata Marwan.

Implikasi dari semua itu, rakyat menjadi ragu atas komitmen pemerintah untuk mendukung dan membesarkan perusahaan milik bangsa sendiri.

“Jangan-jangan pernyataan tersebut hanya “sandiwara”, karena adanya tekanan atau niat oknum-oknum tertentu untuk tetap memberi saham kepada Total dan Inpex,” sindir Marwan.

Informasi yang beredar, komposisi pemilikan saham Blok Mahakam sejak 1 April 2015 adalah 51% Pertamina, 30% Total dan 19 Daerah (11/3/2015).

“Komposisi pemilikan saham tersebut telah diberitakan oleh sejumlah media cetak dan elektronik. Tapi, tanpa didukung dokumen penetapan pemerintah, tentu saja berita tersebut tidak perlu dipercaya,” sebut Marwan.

Dengan lambatnya penerbitan surat keputusan dari pemerintah, bisa saja berita tentang komposisi saham tersebut memang benar adanya.
“IRESS meyakini adanya oknum-oknum partai, penguasa dan pengusaha berprilaku sebagai begal yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan kontrak Mahakam,” terang Marwan.

“Para begal Mahakam ini bekerja untuk asing dan pengusaha swasta dalam rangka berburu rente, guna memperoleh kesempatan bisnis, mendapat dukungan politik, dll.

Untuk tujuan, tambah IRESS, para begal antara lain mengintervensi keputusan, menunggangi daerah, menyebar kebohongan, mengkampanyekan kelemahan Pertamina, membodohi masyarakat.(helmi)

loading...