JAKARTA (beritatrans.com) -Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan LPG 3 kilogram (Kg) sudah menjadi kebutuhan publik paska konversi minyak tanah (Mitan) ke Gas LPG tahun 2007 lalu. "LPG 3 Kg yang diberikan subsidi oleh pemerintah menjadi salah satu persoalan baru. Semua harus diawasi karena ada uang rakyat disana, karena disubsidi," kata Kardaya di Jakarta, Senin (23/3/2015).Akhir-akhir ini, lanjut dia, sering terjadi kelangkaan di sejumlah daerah. "Pemerintah harus melakukan pengawasan dan evaluasi pendistribusian hingga penetapan harga secara global, baik evaluasi Permen ESDM hingga Peraturan Pemerintah Daerah," kata Kardaya lagi.Kardaya mengatakan, harus dilakukan evaluasi secara mendetail penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kg, untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) hingga untuk daerah-daerah lainnya, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran distribusi dan harga LPG 3 Kg tersebut.Kebijakan dan mengelola LPG harus dipikirkan kembali dan jika tidak sesuai dengan prinsip keekonomian saat ini, maka sudah seharusnya dilakukan evaluasi," kata politisi Partai Gerindra itu.Plt. Dirjen Migas, I Gede Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan bahwa sebenarnya revisi tetap dilakukan pemerintah setiap tahun, dengan melihat harga patokan Minyak Aramco di Singapura dan lainnya. "Termasuk sistem keekonomian harga saat jika dibandingkan dengan 7 hingga 10 tahun lalu, saat harga ditetapkan oleh Pemerintah dan volume awal konversi dilakukan," tandas Wirat.(helmi)