Angkasa Pura 2

Din Syamsudin

Kegaduhan Politik Nasional Harus Segera Dihentikan

Another NewsKamis, 26 Maret 2015
din syamsuddin

JAKARTA (beritatrans.com) – Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengaku prihatin atas kegaduhan politik yang tejadi belakangan. Pemerintah yang dipilih rakyat dan menghabiskan dana besar itu harus membangun kedamaian dan kebaikan, bukan kegaduhan yang tak jelas ujung pangkalnya.

“Sejak pemerintahan baru, tepatnya 24 Oktober 2014, bukan ketenangan dan kedamaian yang ada di Indonesia. Tapi justru kegaduhan politik yang justru merugikan rakyat,” kata Din dalam sambutan pengantar silaturahmi Tokoh Nasional 7 di Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Bukan hanya silang sengketa antara Presiden dan Menteri dengan anggota DPR di Senayan. Tapi di DPRD Jakarta juga terjadi kasus hampir sama.
“Kisruh dan kegaduhan politik ini harus segera dihentikan. Semua pihak harus kembali pada aturan konstitusi. Negeri ini harus membangun dan mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi itu,” kata Din lagi.

Yang dibutuhkan rakyat Indonesia, menurut Din pemimpin dan negarawan. Bukan orang yang pandai bersilat lidah tapi tidak menyelesaikan masalah.

“Atas dasar dan pertimbangan itulah, silaturahmi lintas parpol dan tokoh nasional ini digelar. Kita mencoba memformulasikan masalah bangsa dan mencarikan solusinya yang terbaik. Selanjutnya kita sampaikan ke pihak-pihak terkait dan pengambil kebijakan di Negeri ini,” tandas Din.

Menurut politisi senior Akbar Tanjung, masalah krusial Indonesia yang mendesak diselesaikan adalah ekonomi khususnya pelemahan kurs rupiah.

“Melemahnya kurs rupiah akan memberatkan bangs, sekaligus merepresentasikan lemahnya kepercayaan asing dan dunia usaha pada Indonesia,” kata Akbar.

Sementara, Ketua Badan Anggaran DPR Fadel Muhammad menambahkan, selain masalah ekonomi dan nilai tukar, kisruh politik dan campur tangan pemerintah belakangan bisa mengancam demokrasi kita.

“Pemerintah terlalu campur tangan pada masalah parpol khususnya Golkar dan PPP. Parpol merupakan pilar demokrasi dan wadah dan proses pengkaderan calon pemimpin bangsa,” kata Fadel.

Jika proses intervensi ke parpol terus dilakukan, tambah dia, maka demokrasi Indonesia bisa set Back dan menuju kehancuran. “Kalau itu sampai terjadi, maka Indonesia sebagai bangsa akan rugi,” tandas Fadel.(helmi)