JAKARTA (beritatrans.com)-Proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya merupakan inisiatif Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Pembangunan Pelabuhan tersebut adalah bagian dari Program Penurunan Biaya Logistik Nasional dalam Jangka Panjang yang juga sesuai arahan Presiden dan Wakil Presiden. Kemenhub juga embantah apabila dikatakan pembangunan Pelabuhan Cilamaya merupakan inisiatif Kemenhub," kata Kapuskom Publik Kemenhub JA Barata di Jakarta, Senin (30/3/2015)."Pembangunan Pelabuhan Cilamaya bukan proyek Kemenhub tapi inisiatif yang dimotori Bappenas. Disamping Bappenas, mengingat pelabuhan Cilamaya merupakan program prioritas MP3EI (Perpres Nomor 32 Tahun 2011)," jelas Barata. Menurutnya, proyek itu akan terus dilanjutkan. Apalagi, Perperes No.32/2011 tidak dicabut. "Artinya, pembangunan Pelabuhan Cilamaya akan tetap dilanjutkan," tandas Barata.Menurut dia, proyek tersebut tak hanya melibatkan Kemenhub semata, berbagai kementerian pun ikut terlibat. Bahkan kata dia, Pertamina, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Karawang juga ikut ambil bagian dalam proyek tersebut. "Pelaksanaannya juga melibatkan berbagai Kementerian termasuk Kementerian PU (menyangkut akses jalan), Kementerian Pertanian terkait dengan perlindungan lahan persawahan, Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan Amdal, Kementerian ESDM, PT Pertamina, Pemprov Jabar, Pemkab Karawang, terkait dengan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten. yang dikoordinasikan oleh Kantor Menko Perekonomian pada Kabinet yang lalu," ucap Barata. Sementara itu, dengan adanya rencana pergeseran ke lokasi baru kurang lebih 2,9 km ke arah barat dari lokasi semula, Pemerintah akan melakukan Studi Amdal. Kemenhub berharap pembangunan yang akan dilakukan oleh pihak swasta murni tanpa menggunakan APBN tersebut tak mengganggu lahan pertanian sehingga akses jalan dibangun dalam sistem closed gate dan elevated.(helmi/aliy)