Angkasa Pura 2

YLKI: Pencabutan Subsidi Energi Jangan Serentak!

Energi KoridorSenin, 30 Maret 2015
Tulus YLKI

JAKARTA (beritatrans.com) -Subsidi energi, terutama subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) adalah tidak tepat sasaran. Penikmat subsidi BBM justru masyarakat menengah perkotaan. Kendati begitu, Pemerintah tak bisa sembarangan mencabut subsidi BBM itu tanpa mempertimbangkan kondisi riil di masyarakat.

“Data Pemerintah menyebutkan, saat ini hanya sedikit sekali, kurang dari 10 persen, masyarakat menengah bawah yang kecipratan subsidi BBM,” kata Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi pada beritatrans.com di Jakarta, Senin (30/3/2015).

Namun demikian, lanjut dia, dalam melakukan pencabutan subsidi energi, termasuk subsidi BBM Pemerintah harus memperhatikan sisi daya beli masyarakat. “Ini sangat penting karena terbukti Pemerintah masih gagal mengendalikan dampak kenaikan dari pencabutan subsidi BBM itu,” jelas Tulus lagi.

“Pemerintah harus bisa mengendalikan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang masih sangat tinggi sebagai dampak kenakan harga BBM, pasca pencabutan subsidi di APBN,” papar Tulus.

Selain itu, masalah yang yang tak kalah pentingnya adalah perihal tarif transportasi! “Kalau harga BBM naik, biaya operasi angkutan umum naik. Akhirnya dibebankan ke konsumen dengan menaikan tariff,” terang Tulus.

Dia menyarankan, Pemerintah seharusnya jangan serentak dalam menghapus atau mencabut subsidi energi, di berbagai komoditas, terutama subsidi BBM subsidi listrik dan subsidi gas.

“Sangat tidak fair jika atas dampak kenaikan harga minyak mentah dunia dan ambruknya kurs rupiah dibebankan sepenuhnya pada masyarakat. Apa gunanya Pemerintah jika semua dampak pasar ditimpakan pada masyarakat,” tanya aktivis YLKI itu.

“Pemerintah juga seharusnya mulai memikirkan scr serius pengembangan energi baru dan terbarukan, agar masyarakat tidak bergantung pada BBM. Apalagi impor bbm makin menggila,” tegas Tulus.(helmi)

loading...
Terbaru
Terpopuler
Terkomentari