Angkasa Pura 2

Biaya Penerbangan Haji Mesti Ditekan Agar ONH Tidak Naik

Bandara KokpitSelasa, 31 Maret 2015
statik.tempo.co

JAKARTA (beritatrans.com) – Manajemen PT Pertamina (Persero) diikutsertakan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Panja BPIH) Komisi VIII DPR. Rapat kali ini juga melibatkan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II.

Terkait BPIH, Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah menekan biaya pesawat, khususnya terkait harga avtur dari PT Pertamina. Komisi VIII juga telah berbicara dengan pihak PT Angkasa Pura agar BPIH tidak naik.

Dalam rapat ini, dibahas dua pokok bahasan, yakni soal pelayanan PT Angkasa Pura dan biaya yang dibebankan kepada penerbangan haji. Kemudian, rapat juga membahas soal dana dan mekanisme penyediaan avtur penerbangan haji.

Sekadar informasi, beberapa waktu lalu, Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan Komisi VIII fokus menyelesaikan tiga agenda di masa sidang ketiga tahun 2014-2015. Pertama menyelesaikan tugas Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kedua, menyelesaikan tugas panja penanggulangan bencana. Ketiga, memulai pembahasan RUU prolegnas yang diamanatkan ke komisi VIII yaitu RUU Disabilitas dan RUU penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Menurut Saleh, Komisi VIII menargetkan akan menyelesaikan pembahasan soal BPIH pada masa persidangan ini. Hal itu dengan harapan bahwa semakin cepat BPIH ditetapkan, semakin cepat pula masyarakat bisa melunasi BPIH. (anky)?