Angkasa Pura 2

Pemerintahan Jokowi Bentuk Otoritas Transportasi Jabodetabek

KoridorKamis, 2 April 2015
Jonan Menhub

JAKARTA (beritatrans.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pembentukan OtoritasTransportasi Jabodetabek. Otoritas ini sebelumnya sudah pernah dibahas dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Bapak Presiden sudah setuju akan dibentuk Otoritas Transportasi Jabodetabek,” ucap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Menurut dia, pembentukan otoritas ini setingkat pemerintah pusat atau selevel pejabat eselon I dan akan tetap di bawah naungan Kementerian Perhubungan. “Supaya mencangkup provinsi-provinsi terkait,” jelasnya seperti dikutip kompas.com

Diakui Jonan, nantinya otoritas ini bertugas untuk mengurusi semua urusan transportasi di Jabodetabak. “Jadi ada badan sendiri, karena sudah terlalu kompleks masalah macet,” tegasnya.

Jonan menambahkan, dengan adanya otoritas ini mempunyai wewenang yang kuat dalam mengeluarkan trayek-trayek baru. “Iya betul, semua jadi satu. Kereta api, bus, apa sajalah. Di luar bandara dan pelabuhan. Tapi kalau jalan ke pelabuhan segala macam dia,” tukasnya.

Selama ini, transportasi umum di Jabodetabek seperti tidak ada korrdinasi dan senrgi. Akibatnya, memicu kemacetan yang luar biasa terutama di Jakarta dan sekitarnya. Jakarta di siang hari jumlah penduduknya ebh dari 10 juta jiwa. Pada malam hari, jumlahnya berkurang hanya 9 juta jiwa.

Artinya, banyak pekerja atau karyawan bahkan pejabat Negara di Jakarta tinggalnya di daerah pinggiran seperti Bekasi, Depok, Bogor dan Tangerang. Mereka setiap hari pergi ke Jakarta dan kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi.

“Akibatnya, kemacetan di Jakarta makin parah. Bukan hanya di jalur arteri, di jalan tol juga macet sepanjang hari,” kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi pada beritatrans.com di Jakarta, Kamis (2/4/2015).

Untuk mengurai kemacetan di Jakarta, menurut Tulus, maka harus dibangun transportasi umum yang baik. Jangan suka emnggunakan kendaraan pribadi, termasuk para pejabat Negara. Jika mereka member contoh dan mau menggunakan kendaraan pribadi, maka kemacetan di Jakarta akan berkurang,” jelas dia.

Kendati begitu, kritik Tulus, selama angkutan umum di Jabodetabek masih buruk, ya sulit mengajak orang beralih ke angkutan umum. Oleh karena itu, perlu ditata yang lebih baik. Oleh karena itu, ide membetuk badan khusus yang akan menangani transportasi di jabodetabek sangat bagus.

“Semoga angkutan umum Jabodetabek makin baik dan kemacetan parah ini bisa teratasi,” tegas Tulus.(helmi)