Angkasa Pura 2

Gubernur Tetapkan Lahan 645 Hektar di Kulon Progo untuk Lokasi Bandara

BandaraJumat, 3 April 2015
Airport-Presentation

KULON PROGO (beritatrans.com) -Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X telah mengeluarkan surat penetapan lokasi pembangunan bandara baru di Kabupaten Kulon Progo.

“Penetapan lokasi pembangunan (PLP) sudah turun, dan pembangunan bandara ditetapkan dibangun di Kulon Progo. Penetapannya itu tertanggal 31 Maret,” kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Rabu.

Hasto mengatakan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 593/3145, pembangunan bandara akan menggunakan lahan seluas 645,63 hektare di lima desa di Kecamatan Temon, yaitu Desa Glagah, Palihan, Jangkaran, Sindutan, dan Kebonrejo.

Dia mengatakan PLP berlaku dua tahun sejak ditetapkan. Apabila belum selesai nantinya bisa diperpanjang satu kali dalam jangka waktu satu tahun.

“Lahan yang masuk dalam wilayah itu sudah tidak boleh dipakai untuk transaksi jual beli. Sehingga BPN nantinya tidak bisa memproses adanya transaksi jual beli atas tanah,” kata Hasto.

Hasto sendiri mengaku sudah memberikan masukan kepada gubernur dalam kapasitasnya sebagai anggota tim kajian keberatan maupun kepala daerah. Salah satunya menyangkut adanya keberatan dari warga yang tercantum dalam formulir saat konsultasi publik. Bahkan tim juga sudah menemui warga, meski banyak yang enggan hadir.

“Keberatan dari warga sebenarnya sudah kami sampaikan. Sehingga bagi warga yang belum bisa menerima, akan kami dekati begitu pula warga yang mendukung,” kata Hasto.

Sementara itu, Tim Community Development Pembangunan Bandara Ariyadi Subagyo mengatakan dengan terbitnya PLP dari gubernur berarti pembangunan bandara sudah semakin jelas.

Nantinya tahapan akan dilanjutkan untuk proses pembebasan lahan, dimana akan ada tim appraisal independen yang turun untuk menentukan kisaran harga dari tanah yang terdampak.

“PLP sudah ditandatangani gubernur pada 31 Maret. Pada hari ini, kami umumkan secara serentak di papan-papan pengumuman desa, kecamatan dan kabupaten. Besok, diumumkan melalui media koran lokal dan nasional. Kami berharap, warga menerima PLP tersebut,” kata Ariyadi.

Tahapan selanjutnya pengadaan tanah supaya segera dilaksanakan.

Terkait warga yang keberatan atas diterbitkannya PLP, kata Ariyadi, masyarakat bisa menggugat ke Mahkamah Agung. “Namun gugatan tersebut bersifat perorangan, bukan oleh kelompok,” katanya. (ant).