JAKARTA (beritatrans.com) -Dalam membuat kebijakan untuk persepakbolaan nasional, Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) dan Badan Olah Raga Profesional Indonesia (BOPI harus) melihat sisi keamanan dan potensi gangguan sosial lainnya, mengingat klub sepakbola memiliki suporter yang fanatik. "Sangat aneh, jika dalam laga Indonesia Super Liga (ISL) 2015, Menpora dan BOPI hanya memberi rekomendasi pada klub-klub lain, sementara klub selegendaris Arema dan Persebaya tidak diberi rekomendasi. Sikap itu tidak hanya diskriminatif tapi Menpora dan BOPI memecahbelah persepakbolaan nasional," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane di Jakarta, Minggu (5/4/2015).Untuk itu, lanjut dia, IPW memberi apresiasi pada kepolisian yang sudah memberi ijin dan membiarkan Arema bertanding dengan Persija. Polri tidak larut dalam sikap arogansi Menpora dan BOPI yang diskriminatif. "Bahkan Polri berhasil menunjukkan fakta kepada Menpora dan BOPI bahwa tanding Arema vs Persija berjalan aman dan lancar. Sebaliknya, jika ijin tanding tidak "diberikan" dipastikan kekacauan akan terjadi, mengingat suporter kedua klub sudah berada di Malang," kata Neta.Jika kekacauan dan kerusuhan terjadi akibat kemarahan suporter, tandas Neta, apakah Menpora Jika kekacauan dan kerusuhan terjadi akibat kemarahan suporter, apakah Menpora dan BOPI akan bertanggungjawab? "Faktor inilah yang tampaknya tidak diperhitungkan Menpora dan BOPI dalam membuat kebijakan tentang persepakbolaan nasional. Sikap Menpora dan BOPI yang diskriminatif dan membahayakan keamanan ini agaknya perlu dicermati Presiden Jokowi," tegas Neta.(helmi)