Angkasa Pura 2

IPW; DPR dan Presiden Jokowi Harap Bersikap Negarawan

Aksi PolisiSenin, 6 April 2015
Jokowi Jepang

JAKARTA (beritatrans.com) – DPR dan Presiden Jokowi diharapkan segera mencapai kesepakatan dalam pertemuan Senin (6/4/2015), sehingga Kapolri baru bisa dilantik secepatnya. Mereka diharapkan bersikap negarawan dan mengesampingkan ego pribadi atau sektoral, demi Polri dan Indonesia yang lebih baik.

“Sangat ironis, jika institusi sebesar Polri dengan jumlah anggota 450.000 orang dibiarkan terkatung-katung tanpa Kapolri sebagai pemimpin defenitif,” ujat Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane di Jakarta, Senin.

Dari pantauan IPW, lanjutnya, saat ini situasi internal Polri sangat solid untuk mendukung Wakapolri Komjen Badroddin Haiti menjadi Kapolri. Jenderal-jenderal yang tadinya bermanuver untuk menjadi Kapolri menggantikan Sutarman sudah berjiwa besar, untuk melapangkan jalan Haiti ke kursi TB1.

“Selain itu nama Haiti juga sudah disampaikan Presiden kepada DPR, untuk dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan,” jelas Neta.

Hanya saja, kata dia, DPR perlu mendengar penjelasan Presiden Jokowi, kenapa mendadak mengganti nama calon Kapolri dari Budi Gunawan kepada Badroeddin Haiti.

Meski itu bukan berarti harus dijadikan kalangan DPR untuk bermanuver dan mengganjal pencalonan Haiti. “Jika DPR bermanuver yang dirugikan adalah institusi Polri. Lembaga penegak hukum ini akan kehilangan induk dan tanpa pemimpin yang jelas, seperti selama tiga bulan terakhir ini,” papar Neta.

Untuk itu IPW berharap kalangan DPR lebih mengedepankan, sikap kenegarawanannya dan lebih berorientasi kepada kepentingan bangsa, sehingga bisa segera ditetapkan calon Kapolri yang defenitif.

“Dengan demikian kerja profesional kepolisian dan revolusi mental di Polri bisa segera dilakukan Kapolri baru,” terang Neta.

Jika dilantik sebagai Kapolri baru, IPW berharap Badroddin Haiti bisa mengajak Ketua DPR dan Presiden Jokowi blusukan ke kantong-kantong kekuatan Polri atau ke asrama-asrama polisi atau ke polsek-polsek di perbatasan dan terpencil.

“Tujuannya agar Ketua DPR dan Presiden tahu persis kondisi riil kepolisian. Dengan demikian bisa dilakukan percepatan-percepatan perbaikan dan pembenahan, sehingga revolusi mental di Polri bisa digulirkan dengan cepat dan kinerja Polri tidak terus menerus dikeluhkan masyarakat,” tegas IPW.(helmi)

loading...