Angkasa Pura 2

PP Tentang Uang Muka Kendaraan Pejabat Dinyatakan Batal/ Keliru

Energi KoridorSenin, 6 April 2015
Mobil Pejabat

JAKARTA (beritatrans.com) -PP (Peraturan Presiden) Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, telah dinyatakan “Keliru atau tidak tepat”.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tidak mencermati satu per satu usulan peraturan yang harus ditandatanganinya, termasuk soal lolosnya anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil untuk pejabat negara.
Menurut dia, Kementerian Keuangan seharusnya bisa menyeleksi soal baik dan buruknya sebuah kebijakan.

“Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini,” ujar Jokowi saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu (5/4/2015).

“Lalu, bagaimana dengan PP Nomor 11 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif PNBP pada Kementeri Perhubungan yang “berpotensi kuat” membuat harga BBM dan LPG menjadi termalah di dunia dan berpotensi menimbulkan masalah thd distribusi BBM dan Gas di negeri ini,” tanya Direktur Puskepi Sofyano Zakaria di Jakarta, Senin (6/4/2015).

Menurutnya, Presiden Jokowi juga harus bijak. Jika memang ada kebijakan yang keliru dan memberatkan rakyat, maka harus tegas. “Bila perlu membatalkan kebijakan yang dimaksud tersebut,” jelas Sofyano.

Seperti diketahui, dalam PP tersebur BBM termasuk kategori barang berbahaya dan dikenakan biaya pengawasan sebesar Rp25 ribu/ kg.

“Tarif biaya pengawasan itu sangat tidak masuk akal. Karena jauh diatas harga produk BBM atau BBG itu sendiri. Dalam hal in, pemerintah Jokowi harus tegas seperti sikapnya pada PP uang muka kendaraan pejabat negara,” tandas Sofyano.

Di tempat terpisah, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Capt.Bobby R.Mamahit meminta seluruh komponen bangsa untuk hati-hati dan cermat membaca apalagi menafsirkan kebijakan pemerintah.

Terkait PP No.11/2015, lanjut Bobby, barang berbahaya itu ada ketegori dan kelasnya. Memang ada kategori barang berbahaya tapi ada kelas dan kategorinya.

“Saya fikir, BBM tak masuk kategori BBB. Selain itu, tak mungkin satuan BBM menggunakan kilogram. Di dunia interational kalau untuk BBM menggunakan ton. Tapi masalah ini akan dikoornasikan lebih lanjut,” kata Bobby.(helmi)

loading...