SIDOARJO (beritatrans.com) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar TNI AL segera membuka akses kargo dari terminal 1 ke terminal 2 Bandara Internasional Juanda yang ditutup oleh TNI AL sejak 12 Maret lalu."Ini bukan imbauan lagi, tapi perintah dari Presiden. TNI-AL hari ini juga harus membuka akses kargo Bandara Juanda," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi di sela rapat koordinasi dengan Gubernur Jatim, Angkasa Pura I, perwakilan Armatim dan pihak terkait lainnya di VIP Room Juanda Surabaya di Sidoarjo, Kamis (9/4/2015).Penutupan akses kargo tersebut berlangsung sejak 12 Maret karena adanya kesalahpahaman antara TNI AL dan Angkasa Pura I terkait sejumlah poin dalam perjanjian kerja sama tertentu."Saya sudah ke lapangan dan menerima laporan tentang alasan penutupan. Tapi ini tidak perlu dipublikasikan dan silakan diselesaikan dalam suasana satu sistem koordinasi pemerintahan melalui proses musyawarah mufakat," ujar Yuddy.Adanya persoalan tertentu, kata dia, tidak perlu mengorbankan kepentingan orang banyak, bahkan mengganggu aktivitas layanan publik maupun terpengaruhnya perekonomian nasional.Menurut dia, bandara adalah salah satu pusat pelayanan publik yang terdiri dari berbagai instansi untuk bekerja sama dalam satu visi misi memberikan pelayanan sebaik-baiknya guna meningkatkan aktivitas ekonomi berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat."Presiden berpesan harus tanggalkan ego sektoral, bekerjalah lintas sektoral dan tingkatkan koordinasi," ucap mantan politisi Partai Hanura tersebut seperti dikutip Antara.Ia menyampaikan, intinya pelayanan publik harus berjalan, ekonomi tidak boleh terganggu, serta "image" positif yang tidak hanya di mata pelaku ekonomi, tapi justru bisa merusak citra Indonesia di mata internasional.Perintah pembukaan akses kargo di Juanda, lanjut Yuddy, sebagai bentuk tindak lanjut rapat terbatas yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, 25 Maret 2015.Hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Kepala BPKP, KSAL, Wakil Menteri Keuangan, Sekjen Kementerian Pertahanan, Angkasa Pura, Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan TNI AL, dan Komandan Puspenerbal.Selain penyelesaian internal terkait perjanjian kerja sama, arahan yang dihasilkan adalah pelayanan publik tidak boleh terganggu, sementara di satu sisi persoalan tetap diselesaikan."Saya juga minta Pak Yanuar (mewakili Pangarmatim) untuk memerintahkan dibukanya akses kargo kembali. Hal-hal terkait dengan perjanjian kerja sama, mohon Gubernur Jatim menjembatani penyelesaiannya," kata dia. (aliy)