Angkasa Pura 2

Larangan Reklame Rokok di Jalan Bukan Urusan Menko Polhukam

KoridorSenin, 13 April 2015
reklame-rokok

JAKARTA (beritatrans.com) -Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno akan mengadakan rapat lintas kementrian utk menekan Pemprov DKI membatalkan Pergub tentang Larangan Reklame Rokok di Jakarta dimaksud.

“Terhadap rencana Menko Polhukam tersebut harus dihentikan. Kami minta stop intervensi Menko Polhukam thd larangan reklame rokok di Jakarta, dengan berbagai alasan,” kata Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Senin (13/4/2015).

Masalah larangan reklame rokok, lanjut Tulus, bukan urusan Menko Polhukam. Sangat naif dan tidak masuk akal jika Menko Polhukam ikut cawe-cawe urusan iklan rokok.

“Ini membuktikan bahwa Menko Polhukam tidak punya visi, karena mengurusi sesuatu yang seharusnya tidak diurusi,” kritik Tulus.

Masalah kesehatan, termasuk dalam hal larangan reklame rokok adalah urusan pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

“Jadi apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota Padang Panjang, dan lainnya yang telah melarang reklame rokok adalah hak pemerintah daerah. Jadi tidak ada yang dilanggar dengan regulasi tersebut,” kata Tulus.

Larangan Reklame rokok, menurut dia, adalah untuk melindungi warganya dari paparan zat adiktif rokok, khususnya untuk remaja dan anak-anak.

“Ini adalah kebijakan yang visioner. Seharusnya Pemerintah Pusat justru malu karena gagal melindungi rakyatnya dari produk yang berbahaya,” terang YLKI.

Apa yang akan dilakukan Menko Polhukam pada rapat besok, Selasa, 14 April, untuk membatalkan Pergub Larangan Reklame adalah bukti Menko Polhukam tidak independen, tidak obyektit.

“Patut diduga kuat rapat tersebut atas desakan dari industri rokok besar, industri rokok asing,” terang Tulus.

“Upaya Menko Polhukam yang akan membatalkan larangan reklame rokok justru bertentangan dengan program Nawa Cita, poin 5-6, yakni untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Rokok terbukti menurunkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan iklan rokok terbukti memicu konsumsi rokok,” tegas aktivis masyarakat sipil yang tergabung dalam Smoke Free Jakarta dan Indonesia Tobacco Control Network (ITCN).(helmi)