Angkasa Pura 2

Tiga Keanehan KPK Dalam Sidik Kasus Korupsi

Aksi PolisiSenin, 13 April 2015
Gedung KPK

JAKARTA (beritatrans.com) -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saatnya lebih transparan dan bisa diawasi dengan ketat. Ke depan tidak ada rekayasa kasus, kriminalisasi, tebang pilih, dan membebaskan pihak-pihak tertentu yang diduga terlibat atau turut berperan serta dalam kasus korupsi.

“Seperti kasus Briptu Agung Krisdianto yang diduga menjadi kurir suap dari pengusaha ke anggota DPR,” kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Pane di Jakarta, Senin (13/4/2015).

LSM antikorupsi Indonesia Corruption Wacth (ICW) bahkan sudah menyindir dan memplesetkan kepanjangan KPK menjadi Kapok Penyidik Kepolisian. Ini satu sindiran keras pada lembaga negara seperti KPK yang dikenal galak dan berani melawan korupsi itu.

Hal itu menyusulan dilepaskannya terduga korupsi oknum anggota Polri Briptu Agung Krisdiyanto. Menurut ICW, KPK dinilai kapok bahkan takut mengusut kasus yang melibatkan anggota Polri pasca kejadian kisruh dalam kasus tersangka Komjen Budi Gunawan.

IPW mencatat, sedikitnya ada tiga sikap aneh dan standar ganda yang dipertontonkan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi.

“Pertama, dalam kasus Budi Gunawan (BG). Meski belum ada pemeriksaan saksi-saksi, dalam tempo cepat KPK menetapkan calon Kapolri itu sebagai tersangka,” kata Neta.

Belakangan diketahui, lanjut dia, dua alat bukti yang dimiliki KPK hanya foto copyan, yang akurasinya sangat diragukan.

Kedua, menurut Neta,m meski sejumlah saksi sudah menyebut-nyebut dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dalam sejumlah kasus korupsi. KPK tak kunjung memeriksa putra Presiden SBY itu, apalagi menjadikannya sebagai tersangka seperti BG.

“Seolah Ibas tak tersentuh dan lebih “kebal” jika dibandingkan Surya Darma Ali, Soetan Batugana, dan lainnya,” kritik Neta.

Ketiga, tambah dia, meski KPK menyebutkan Briptu Agung Krisdianto adalah kurir pengantar uang suap dari pengusaha Andrew Hidayat kepada anggota DPR Adriansyah.

“Tapi, KPK melepaskannya, dengan alasan tak ada bukti kuat. Padahal peran Briptu Agung yang membuat KPK bisa melakukan tangkap tangan terhadap Adriansyah, anggota DPR dari Fraksi PDIP itu,” jelas Neta.

Tiga kasus standar ganda yang dipertontonkan KPK ini membuat arah pemberantasan korupsi makin tidak jelas. Pihak-pihak yang diistimewakan merasa mendapat angin dan kebal hukum. “Bisa jadi sikap KPK ini yang membuat banyak pihak merasa tidak takut untuk melakukan korupsi,” papar Neta.

Terbukti, walau KPK sudah “beraksi” hampir 15 tahun, korupsi tetap saja marak di Indonesia. Untuk itu cara-cara pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK perlu diperbaiki agar lebih transparan dan bisa dikontrol, sehingga tidak ada kriminalisasi, rekayasa kasus, tebang pilih, dan memberi keistimewaan kepada pihak tertentu.

Ke depan, tambah IPW, diharapkan KPK bisa lebih tajam melakukan pemberantasan korupsi dan suap di instansi hukum, seperti lembaga pemasyarakatan, kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum.

“Sehingga tidak ada lagi anggota polisi yang menjadi kurir suap dibebaskan KPK, dengan alasan tidak cukup bukti,” tegas Neta.(helmi)

loading...