Angkasa Pura 2

Sederhanakan Izin Pembangunan Pelabuhan Umum, BKPM akan Koordinasi dengan Kemenhub

DermagaSelasa, 14 April 2015
Pelabuhan-Lamong

SURABAYA (beritatrans.com) – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyederhanakan perizinan pelabuhan, khususnya pelabuhan umum.

Hal tersebut disampaikan Franky menanggapi paparan Pelindo III, saat kunjungan kerja Kepala BKPM ke Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya, Selasa (14/4/2015).

Pada paparannya, Direktur Utama Pelindo III, Djarwo Surjanto menyatakan pihaknya membutuhkan waktu hingga tiga tahun untuk mengurus berbagai perizinan ketika membangun Pelabuhan Teluk Lamong.

Menurut Franky, penyederhanaan perizinan sektor pelabuhan cukup penting mengingat pemerintah sudah menargetkan pembangunan 24 pelabuhan hingga 2019.

“Jika satu pelabuhan membutuhkan waktu perizinan hingga tiga tahun, tentu akan sangat sulit membangun 24 pelabuhan dalam kurun waktu lima tahun mendatang. BKPM bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait sudah menyederhanakan perizinan sektor listrik dari yang awalnya 930 hari hingga sekitar 256 hari. Ini yang akan kita coba lakukan untuk sektor pelabuhan,” kata Franky.

Selain menyambangi Pelabuhan Teluk Lamong, Kepala BKPM juga mengunjungi perkembangan pembangunan Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE). Kawasan industri yang berlokasi di Manyar, Kabupaten Gresik tersebut, dikembangkan oleh PT AKR Corporindo bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III.

Franky menambahkan, pemerintah menempatkan pengembangan kawasan industri sebagai sala satu prioritas untuk mendorong investasi. Sepanjang 2015-2019, pemerintah menargetkan pembangunan 15 kawasan industri, termasuk 13 yang berada di luar Jawa.

“Dengan kunjungan semacam ini, BKPM memastikan proyek-proyek investasi yang direncanakan telah berjalan dengan baik. Termasuk mendeteksi adanya persoalan untuk segera dicarikan solusinya. Itu yang disebut tugas BKPM untuk melakukan debottlenecking. Seperti persoalan perizinan pelabuhan yang berpotensi menghambat pencapaian target 24 pelabuhan dalam lima tahun mendatang,” pungkas Franky. (aisha).

loading...