Angkasa Pura 2

FITRA Tolak Wacana Pembentukan Polisi Parlemen

Another NewsRabu, 15 April 2015
Anggota Polri1

JAKARTA (beritatrans.com) -Wacana pembentukan Polisi Parlemen sungguh disesalkan. Analisa Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) terhadap dokumen desain dan perencanaan Polisi Parlemen pada 2015. Proyek ini sangat tidak layak bahkan cenderung beruansa proyek.

“FITRA dengan tegas menolak usulan pembentukan Polisi Politisi ini. FITRA menuntut Wakapolri/ Calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk menolak wacana ini, jangan sampai Polri mendukung Pemborosan APBN,” tegas Sekjen Fitra Yenny Sucipto di Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Orientasi Rencana Polisi Politisi, lanjut dia, lebih beraroma Proyek Fantastis Seperti. Setiap Periode di DPR selalu muncul Proyek Fantastis. “Gedung Miring DPR 2010, Toilet Mewah 2015,” kritik Yenny.

Dari simulasi Anggaran Polisi Politisi FITRA Perkirakan mencapai lebih dari Rp807,444 Miliar. “Jumlah ini di luar Gaji dan Gaji Polisi Politisi Parlemen yang dimaksud,” jelas Yenny.

Patut diduga, kata Yenny, dalam proses perencanaan ini ada kongkalikong antara DPR dengan Pengusaha Pengadaan Barang masing-masing item. “Potensi mark up diduga akan tetap dilakukan,” sebut aktivis antikorupsi itu.

Dalam proyek ini ada potensi pemborosan anggaran yang cukup tinggi. Dalam Anggaran Setjen DPR 2015, biaya pengamanan parlemen (Pamdal ) senilai Rp18,3 miliar.

“Dengan anggaran itu sudah cukup baik kinerja pengamanan, tidak pernah ada teror bom atau teroris yang membahayakan anggota DPR,” papar Yenny.

Disebutkan Fitra, anggaran tersebut kalau ditambah dengan Polisi Politisi tentunya akan membengkak dalam hal gaji, per bulan dari kurang lebih polisi dengan gaji per bulan Rp5 juta x 1500 x 12 = Rp90 miliar.

“Dalam posisi tersebut, akan terjadi potensi doubel anggaran tinggi. Pasalnya, setiap anggota polisi parlemen jika tetap digaji oleh lembaga asal yaitu Polri maka akan mendapatkan gaji 2x lipat dari DPR juga,” terang Yenny.

“Dengan peralatan pengamanan seperti pistol atau senjata laras panjang, Water Canon, kawat berduri dan senjata militer lainya, implikasinya, DPR akan semakin jauh dari rakyatnya dan memutus ruang aspirasi masyarakat,” tegas Yenny. (helmi)

loading...