Angkasa Pura 2

Puskepi Kritik Sikap DPR Soal Rencana Pertamina Jual Pertalite

Another NewsJumat, 1 Mei 2015
Sofyano Pusk2_edit

JAKARTA (beritatrans.com) -Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Indonesia (Puskepi) Sofyano Zakaria mengkritik sebagian anggota Komisi VII DPR yang menerapkan standar ganda pada BUMN seperti Pertamina. Mereka hanya mengkritik rencana Pertamina yang menjual BBM varian baru Pertalite.

“Jangan hanya rencoki satu pihak, khususnya Pertamina. Kritik juga pihak SPBU asing yang menjual BBM kalau memang tidak sesuai aturan UU,” kata Sofyano pada beritatrans.com di Jakarta, Jumat (1/5/2015).

Dikatakan, Pertamina mau menjual Pertalite, sudah direcoki anggota. Komisi VII DPR. Padahal Pertalite bukan bbm bersubsidi.

“Sementara SPBU asing sudah lama menjual BBM non subsidi, tapi komisi VII DPR cuek saja. Ini tidak fair namanya,” tandas Sofyano.

Sebelumnya, pengusaha SPBU kawakan Eri Purnomo Hadi mengaku heran ketika PT Pertamina (Persero) mau menjual BBM non subsidi yakni Pertalite RON 90, yang kualitasnya lebih baik dari bensin Premium.

Namun, kata Eri oleh Komisi VII DPR dipersoalkan dan harus se-izinnya. Padahal SPBU asing seperti Shell dan Total bebas, tanpa harus izin DPR.

“Menjadi satu hal yang paradoks, bila Pertamina mau meluncurkan produk BBM non subsidi, tapi direcokin legislator. SPBU asing yang pesaing Pertamina diberi kebebasan seluas-luasnya meluncurkan produk bensin baru non subsidi,” kata Ketua Himpunan Wiaraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi.

Eri mengungkapkan, tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri seperti Malaysia, Pertamina dipersulit untuk bangun SPBU di sana.

“Di Malaysia saja Pertamina mau bangun SPBU dipersulit sebagai perusahaan asing. Izinnya harus dari Perdana Menteri. Sampai saat ini Pertamina belum dapat izin bisnis SPBU di Malaysia,” ungkap Eri seperti dikutip detik.

“Hal ini berbanding terbalik dengan di negara kita. BUMN justru dikekang, diikat, diberi tugas-tugas khusus yang buat mereka merugi, tapi perusahaan asingnya dibebaskan seluas- luasnya,” tambahnya.

Bila Pertalite telah memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah, menurut Eri, baik itu dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta direkomendasikan produsen kendaraan bermotor, kenapa harus dihalang-halangi.

“Apalagi Pertalite tak menggantikan bensin premium, tapi menambah pilihan bahan bakar yang baik bagi masyarakat,” tutup Eri.(helmi)