Angkasa Pura 2

Jual Pertalite, Pertamina Tak Harus Lapor Ke DPR

KoridorMinggu, 3 Mei 2015
SPBU asinggg

JAKARTA (beritatrans.com) -Komisi VII DPR RI tidak mempertanyakan kehadiran bahan bakar minyak (BBM) non subsidi produk baru dari PT Pertamina Pertalite. Aksi korporasi Pertamina itu tifdak melanggar UU dan varian baru BBM itu tidak disubsidi negara melalui APBN.

“Sikap yang agak rewel itu justrru berpotensi memperlemah usaha BUMN serta SPBU di dalam negeri. Sementara, SPBU asing di Tanah Air bebas menjual produk BBM nonsubsidi tak pernah dipermasalahkan,” kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Indonesia (Puskepi) Sofyano Zakaria di Jakarta, Minggu (3/5/2015).

“Pihak DPR juga harus mempertanyakan BBM non subsidi dari SPBU Asing. DPR seharusnya juga mempermasalahkan Pertamax oleh Pertamina dan BBM non subsidi lain yang dijual oleh SPBU asing di negeri ini,” ujar Sofyano.

Menurut dia, Pertamina mengeluarkan BBM jenis Pertalite adalah murni aksi korporasi perseroan. Pertalite sendiri adalah produk bisnis murni pertamina yang dijual dengan harga non subsidi sama hal nya dengan Pertamax.

“Sangat aneh jika komisi VII mempermasalahkan diedarkannya BBM jenis Pertalite oleh Pertamina, BUMN kita sendiri,” ungkap Sofyano.

Pengamat energi itu memaparkan karena Pertalite adalah produk non subsidi, maka menurut UU ini tidak perlu mendapat persetujuan.

Dalam hal ini Sofyano meminta Pertamina tidak perlu meminta izin ke DPR untuk mengeluarkan produk BBM dengan RON 90 tersebut. “Oleh karena itu, Pertamina tidak perlu di laporkan ke komisi VII DPR RI,” tegas Sofyano.(helmi)

loading...