Angkasa Pura 2

Kemenhub Ancam Pidanakan Karoseri dan APM Yang Tak Buat SUT dan SRUT

Koridor OtomotifSenin, 4 Mei 2015
Djoko sasono

JAKARTA (beritatrans.com) – Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berjanji akan terus membenahi dan memperbaiki pelayanan ke masyarakat dan dunia usaha. Semua dikembalikan pada aturan dan UU yang ada. Termasuk penerbitan sertifikat SUT dan SRUT bagi kendaraan yang akan dioperasikan di wilayah hukum Indonesia.

“Jika persyaratan administrasi sudah lengkap maka pemberian sertifikat uji tipe (SUT) dan sertifikat regristasi uji tipe (SRUT) bisa selesai dalam satu hari. Hal ini sudah tertuang dalam UU dan paling lambat 14 hari kerja sudah harus keluar,” jelas Dirjen Perhubungan Daraty Djokso Sasono di Jakarta, Senin (4/5/2015).

Dikatakan, pelayanan proses uji kelaikan baik SUT atau SRUT kendaraan dilakukan secara online ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hal ini sebagai langkah perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha sehingga tidak ada pratik percaloan izin.

Ke depan, proses mengurus sertifikan SUT dan SRUT itu akan dilakukan secara online, “Untuk mendapatkan sertifikat uji tipe (SUT) dan sertifikan registrasi uji tipe (SRUT) secara online. Prosesnya cepat dan bebas calo. Salah satu prasyarat laik jalan tersebut, maka harus lolos dan mendapatkan SUT dan SRUT. Kini proses pengurusan keduanya akan dilakukan secara online,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Djoko Sasono.

Djoko menegaskan jika ada produsen atau karoseri perusahaan yang tidak buat SUT atau SRUT, pihaknya tidak segan-segan akan memberi sanksi tegas. “Kalau nanti ketemu akan saya pidanakan karena sudah melanggar hukum Indonesia,” paparnya.

Sebaliknya kata Djoko, jika ada staf Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub yang mencba bermain-main, mempersulit atau hal lain yang menghambat proses administrasi ini, silakan laporkan. “Kalau nanti terbukti secara syah dan menyakinkan, maka tak akan segan memberikan sanksi. Bila perlu saya lanjukan ke proses pidana,” tandas Djoko.

Sementara Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Eddi mengatakan yang saat ini menjadi problem di lapangan adalah ketika tidak semua Agen Pemegang Merek melengkapi seluruh syarat administrasi.

“Atau memang ada beberapa point pengujian yang memang tidak langsung lolos uji. Karena jika semua lolos uji dan semua persyaratan administrasi bisa dilayani dengan cepat paling lambat itu 14 hari kerja sudah beres,” tegas Eddi.(helmi)

loading...